Masyarakat Diminta Tetap Disiplin Protokol Kesehatan Saat Perayaan Kemerdekaan

Suara.com - Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus atau Agustusan, kerap dimeriahkan dengan berbagai kegiatan di seluruh negeri.

Sejak awal pandemi Covid-19 2020 lalu, perayaan Agustusan memang tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya.

Sementara tahun ini, pemerintah mengizinkan adanya kegiatan perayaan Kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, Satgas Covid-19 mengingatkan masyarakat harus tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga diminta mengingat bahwa dunia masih dalam kondisi pandemi. Sehingga, apabila merasa sakit, sebaiknya menunda kegiatan.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito meminta masyarakat untuk senantiasa waspada dalam setiap aktivitas.

Bagi masyarakat yang ingin berkegiatan saat perayaan HUT RI yang ke-77 tahun ini, baiknya mempersiapkan rencana aktivitas secara aman dan nyaman dari penularan Covid-19.

"Masih ada beberapa jangka waktu menjelang 17 Agustus, dimohon untuk seluruh masyarakat bisa mempersiapkan rencana aktivitas yang aman di tengah pandemi Covid-19 agar peluang penularan dapat ditekan," kata Wiku dalam rilis tertulisnya.

Masyarakat diharapkan tetap waspada dengan potensi penularan yang ada di tengah kasus yang kembali meningkat.

Selain itu, dimohon berbagai opsi yang diberikan pemerintah khususnya terkait alternatif metode testing dapat dijalankan dengan bijak.

"Ingat testing dilakukan untuk deteksi dini bukan untuk menutupi kondisi kesehatan seseorang," tegas Wiku.

Wiku juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar tetap waspada terhadap penularan Covid-19 seiring meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Per 2 Agustus Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), resmi memperpanjang PPKM bagi wilayah Jawa - Bali yang berlaku dua minggu dan Luar Jawa - Bali yang berlaku 1 bulan mendatang.

Berdasarkan aturan tersebut, seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia kini berada di Level 1.

"Dimohon kepada seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk disiplin terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat," ujar Wiku.

Perlu diperhatikan juga, kemungkinan terjadinya peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi.