Suara.com - Belakangan ramai seruan untuk boikot sejumlah merek yang mendukung para tentara Israel yang tengah melakukan serangan terhadap Palestina. Merespo hal tersebut para ekonom menyuarakan agar masyarakat Indonesia lebih bijaksana dengan tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan bangsa sendiri seperti halnya aksi boikot terhadap produk-produk tertentu.
Diingatkan, agar masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata.
Ekonom Mumtaz Foundation dan dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia, Dr.Nurizal Ismail, meminta agar yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah terkait label halal dari produk tersebut dan bukan dari negara mana produk itu berasal.
“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-ngaitkan dengan negara-negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” kata dia dalam keterangannya baru-baru ini.
Dia mencontohkan seperti McDonald, KFC, Starbucks, yang sudah memenuhi syarat halal dan sudah ada sertifikasi halalnya.
“Kita sebagai umat Muslim kan boleh membelinya karena sudah menjadi produk halal,” tukasnya.
Menurutnya, kemunculan gerakan boikot ini tidak hanya sekarang saja muncul tapi sudah dari dulu dan sekarang muncul lagi di saat terjadinya konflik antara Israel dan Palestina dengan ajakan untuk memboikot produk-produk sekutu Israel.
Di sisi lain gerakan boikot ini sebagai emosional gerakan kemanusiaan untuk solidaritas terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap warga muslim di Palestina. Tapi di sisi lain, itu juga akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri.
“Akan ada trade-off. Ketika kita memboikot produk-produk mereka maka akan ada yang dirugikan. Pastinya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian dari produk-produk yang diboikot tersebut maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Dia mengatakan yang boleh memberikan fatwa boikot itu adalah pemerintah sendiri. Kalau pemerintah memberikan fatwa boikot maka itu harus diikuti sebagaimana dalil dalam Islam yaitu “taatlah kepada Allah dan rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian”. “Tapi kan ini surat boikotnya adalah dari individual-individual atau kelompok-kelompok masyarakat,” cetusnya.
Dia menduga bisa jadi isu ajakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan sekutu Israel di media sosial itu hanya hoax yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang sengaja untuk menjatuhkan perusahaan lain.
Menurutnya, itu bisa saja terjadi. “Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ lah yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain,” ungkapnya.
Lanjutnya, selain gerakan boikot itu sebenarnya ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk isu Palestina dengan Israel ini tanpa merugikan masyarakat itu sendiri.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus. Dia mengatakan aksi boikot itu justru akan berdampak terhadap masyarakat Indonesia sendiri.
“Boikot itu hanya akan merugikan ekonomi kita, dan membuat tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang produk-produknya diboikot banyak yang menganggur,” katanya.
TERPOPULER
