Polemik Hak Angket Hingga Pintu Pemakzulan Presiden Jokowi

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yanng berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian jika ingin mengusulkan hak angket untuk menyidik sesuatu tentu memiliki syarat. Misalnya Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Hak angket paling sedikit diusulkan oleh 25 orang DPR dan lebih dari satu fraksi.

2. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen materi kebijakan dan alasan penyelidikan.

3. Hak angket bisa disetujui apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggotan Dewan. Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Pintu Pemakzulan Jokowi

Belakangan ini politikus PKS alias Mardani Ali Sera kembali menjadi sorotan publik. Usai membuka opsi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi jika dugaan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 terbukti.

Seperti yang diketahui, usai Gibran Rakabuming resmi maju menjadi cawapres. Jokowi dituding mendorong putra sulungnya dan memberikan rekomendasi strategis untuk pemenangan Prabowo-Gibran.

Mardani mengatakan kalau cawe-cawe ini adalah hal yang berbahaya karena sudah menabrak banyak peraturan. Hal ini pun dinilai sebagai indikasi ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024.

"Cawe-cawe yang berlebihan ini bisa membuat banyak hal menjadi tidak jurdil, padahal syaratnya jurdil," kata Mardani.

Di sisi lain, dalam sebuah podcast di Youtube, Eep Saefulloh dari PolMark Research Centre menyebutkan 4 faktor yang bisa memakzulkan Presiden Jokowi dengan mengacu pada kasus-kasus di Amerika Latin. Selain itu, pemakzulan Presiden juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan Gus Dur.

Faktor pertama adalah skandal yang terkait langsung dengan Presiden, lalu kegagalan kebijakan yang terasa nyata, resistensi parlemen yang melembaga kuat, didukung oleh oposisi dan gerakan sosial di luar parlemen, serta meluasnya keresahan publik.