Presiden Jokowi Desak RUU Perampasan Aset, Apa Itu?

Suara.com - Baru-baru ini, Presiden Jokowi turut menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar KPK di Istora, Senayan pada Selasa (12/12/2023). Dalam acara ini Presiden Jokowi menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) perambasan aset perlu segera disahkan.

"Mengenai penguatan regulasi di level UU ini juga diperlukan. Undang-Undang Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara," kata Jokowi.

Oleh karenanya, Jokowi mendesak agar DPR RI segera membahas dan menyelesaikannya.

"Kemudian Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan, ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel juga, sangat bagus," imbuhnya.

Terakhir, Jokowi mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi.

"Dan dalam peringatan Harkodia ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita sama-sama mencegah tindak pidana korupsi. Dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi," ujarnya.

Lantas apa sih tujuan dari undang-undang dari perampasan aset? Berikut ulasannya.

Tujuan RUU Perampasan Aset

Seperti yang diketahui, kalau undang-undang ini berangkat dari maraknya kasus kekayaan tidak lazim oleh Aparatur Sipil Negara dan keluarganya. Hal itulah yang membuat pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Bahkan, sebelumnya Presiden Jokowi telah mengirim Surat Presiden Nomor R22/Pres/05/2023 dan naskah RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI dengan pesan agar pembahasan dan instruksi ini menjadi prioritas utama.

Melansir pada laman Indonesian Corruption Watch, RUU perampasan aset ini bertujuan sebagai cara untuk dapat mengembalikan kerugian negara sehingga kerugian yang diderita oleh negara tidak signifikan.

RUU ini telah melewati perjalanan yang cukup panjang sejak awal tahun 2010. Pada periode Prolegnas 2015-2019, RUU ini termasuk dalam program legislasi nasional, namun tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas RUU. Kemudian, pada periode Prolegnas 2020-2024, RUU Perampasan Aset kembali dimasukkan dan Pemerintah mengusulkan agar RUU ini dimasukkan dalam Prolegnas 2020, sayangnya usulan tersebut tidak disetujui oleh DPR RI.

Pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2023.

Mekanisme Perampasan Aset Kurang Efektif

Masih melansir dalam laman yang sama, mekanisme perampasan aset dalam sistem di Indonesia terdiri dari 3. Kendati demikian ketiga mekanisme itu masih kurang efektif karena APH harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara sehingga memberi kesempatan bagi tersangka/terdakwa menyamarkan aset miliknya agar terlepas dari pembuktian APH.

Maka dari itu, hadirnya RUU Perampasan Aset diharapkan mampu mengatur penerapan prinsip pembuktian terbalik sehingga beban pembuktian tidak lagi berada di tangan APH melainkan pada tersangka.

Pertama, perampasan secara pidana oleh aparat penegak hukum (APH) melalui proses hukum dan memperoleh putusan pengadilan yang final dengan jaksa yang bertindak sebagai pelaksana eksekusi dengan menyita barang bukti atau aset terkait.

Kedua, secara perdata apabila perkara tidak terdapat bukti yang cukup dan tersangka meninggal dunia namun secara nyata terdapat kerugian negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata.

Ketiga, secara administrasi melalui cukai, pajak, ataupun kepabean. Sayangnya, ketiga mekanisme tersebut masih kurang efektif karena APH harus membuktikan terlebih dahulu kerugian negara sehingga memberi kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk menyamarkan aset miliknya agar terlepas dari proses pembuktian oleh APH.