Beda Cara Anies vs Prabowo Berantas Korupsi, Bak Langit dan Bumi!

Suara.com - Strategi pemberantasan korupsi menjadi salah satu pertimbangan publik dalam memilih pemimpin Indonesia. Paslon capres-cawapres pun mulai berlomba-lomba memaparkan cara paling efektif untuk memberantas korupsi. Tak terkecuali capres nomor urut 01, Anies Baswedan dan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Keduanya baru saja memaparkan cara menangani kasus korupsi di Indonesia jika terpilih sebagai Presiden RI di Pemilu 2024. Kendati demikian, strategi pemberantasan korupsi yang disampaikan Anies dan Prabowo begitu bertolak belakang, bak langit dan bumi.

Anies sendiri menegaskan bahwa ia dan pasangannya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), berkomitmen memberantas korupsi. Caranya, kata Anies, para koruptor harus dimiskinkan. Hukuman ini bisa diterapkan dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini memiskinkan koruptor merupakan cara paling efektif memberantas korupsi, serta membuat para pelaku korupsi kapok. Hal ini disampaikan Anies dalam acara Penguatan Anti Korupsi (PAKI) yang digelar KPK.

"Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan (kepada para koruptor)," tegas Anies di Jakarta pada Rabu (17/1/2024).

Sementara itu, Prabowo justru memiliki cara berbeda untuk memberantas korupsi. Ketua Umum Partai Gerindra ini malah meyakini korupsi bisa diberantas dengan memberikan gaji tinggi kepada pejabat.

Menurutnya, gaji tinggi bisa membuat para pejabat memiliki kualitas hidup terjamin, sehingga menjadi tidak tertarik melakukan korupsi. Ia juga membandingkan kesejahteraan TNI dengan BUMN yang begitu jomplang.

"Menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan. Kualitas hidupnya (pejabat negara) harus dijamin dan diperbaiki (agar tidak korupsi)," kata Prabowo.

"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI. Dirjen-dirjen yang memegang anggaran triliunan. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan," lanjut Menteri Pertahanan ini.

Kendati demikian, Prabowo juga menegaskan bahwa pelaku korupsi akan ditindah dengan keras jika kenaikan gaji sudah diterapkan.

"Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya (pejabat negara) yang menyimpang (melakukan korupsi),” tandas Prabowo Subianto.