Suara.com - Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi sorotan pasca mendukung capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sorotan ini terkait adab Ahok yang dibandingkan dengan Abdee Slank.
Diketahui sosok Abdee Slank rela mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Telkom demi mendukung salah satu paslon capres-cawapres. Personel Slank ini memutuskan untuk memberikan suaranya kepada pasangan Ganjar-Mahfud.
Keputusannya untuk mundur tentu membuat Abdee kehilangan gaji fantastis per bulan dari Komisaris Telkom. Selama ini, ia mendapatkan gaji pokok lengkap dengan tunjangan senilai Rp 10,85 miliar per tahun.
Pendapatan tersebut terdiri dari honorarium dan tunjangan sebesar Rp3,63 miliar. Ditambah tantiem atau bonus yang diterima Abdee senilai Rp7,22 miliar.
Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan Ahok. Meski sudah memberikan dukungannya terhadap Ganjar sejak lama, tetapi mantan Gubernur DKI Jakarta ini hingga sekarang masih mempertahankan jabatannya sebagai Komisaris PT Pertamina.
Ahok juga menerima gaji fantastis sebagai Komisaris Pertamina, seperti Abdee Slank. Bahkan ia sempat diisukan mendapatkan gaji dan tunjangan dari Pertamina sebesar Rp101,10 miliar per tahun. Atau jika dihitung per bulan, ia menjadi Rp8,3 per bulan.
Namun nominal itu dibantah langsung oleh Pertamina. Ahok pun sempat meluruskan nominal gaji yang diterimanya sebagai Komisaris Pertamina adalah Rp170 juta per bulan. Jumlah itu, kata Ahok, masih belum ditambah dengan bonus.
Terlepas dari itu, kini sikap Ahok yang masih menjabat sebagai Komisaris BUMN, padahal sudah terang-terangan mendukung Ganjar-Mahfud, turut menjadi sorotan. Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir sendiri sudah meminta jajarannya untuk netral jelang Pemilu 2024.
Kendati demikian, sikap Ahok itu juga dibela oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga. Menurutnya, tidak masalah jika komisaris BUMN menunjukkan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres.
Baca Juga: Gaji Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Lepas Upah Miliaran Demi Dukung Ganjar
Arya hanya mengingatkan bahwa larangan yang diberikan kepada para komisaris BUMN adalah untuk tidak melakukan kampanye politik. Ia pun menilai Ahok selama ini tidak melakukan kampanye, sehingga tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Pertamina.
