Infografis
Suara.com - Film dokumenter Dirty Vote mengungkap kecurangan pemilu 2024, membuat publik mencari tahu lebih jauh kiprah dan profil pakar hukum Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.
Tiga ahli hukum tata negara Indonesia ini jadi sorotan karena tampil membawa dan menampilkan data kecurangan pemilu 2024 yang dianggap sangat sistematis di film garapan Sutradara Dandhy Laksono itu.
Nah, berikut ini profil 3 pakar hukum Dirty Vote, rangkuman suara.com, Senin (12/2/2024).
1. Bivitri Susanti
Menurut situs resmi PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ini merupakan lembaga penelitian dan advokasi yang didirikan Bivitri pada 1998 silam bersama beberapa senior dan rekannya, sebelum akhirnya lulus S1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999.
Tidak berhenti di sana, perempuan kelahiran 5 Oktober 1974 ini meneruskan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award. Kini ia sedang menempuh pendidikan S3 alias berusaha meraih predikat doktor di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.
Selain menjadi dosen, perempuan yang akrab disapa Bibip ini dikenal sebagai penggiat pembaruan hukum, antikorupsi, dan hak-hak konstitusi. Ia juga pernah berpengalaman di Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009).
2. Feri Amsari
Pakar hukum satu ini aktif mengajar sebagai dosen sekaligus PNS di Universitas Andalas. Ia menyelesaikan jenjang S1 dan S2-nya di Universitas Andalas pada 2004 dan 2008.
Baca Juga: Apa Itu Film Dokumenter Dirty Vote dan Tayang di Mana?
Saat ini Feri sebagai peneliti senior dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2017 hingga 2023. Ia juga merupakan lulusan William & Mary Law School, Amerika Serikat ini juga aktif menulis tentang hukum, politik, dan kenegaraan di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional.
