Jejak Sengit Perseteruan Ahok vs Anies, Akankah Bersatu di Pilgub Jakarta?

Suara.com - Setelah mengukir jejak sengit perseteruan, siapa sangka jika nama Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru dikabarkan akan maju sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

“Peluang Anies dan Ahok bersatu sangat mungkin,” ujar Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku parta yang menangani Ahok memang belum membenarkan kabar tersebut. Namun, pihaknya mengaku terbuka untuk berkoalisi dengan siapa pun.

“Kalau memang Bung Anies berniat maju (Pilkada) lewat PDI-P, sekarang saatnya pendaftaran di DPD. Sistemnya terbuka, silakan mendaftar,” ujar Gilbert Simanjuntak selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DPD PDI-P Jakarta.

Namun, sebelum melihat kolaborasi keduanya, mari kita kembali melihat perseteruan Anies dan Ahok selama ini.

Jejak Perseteruan Anies vs Ahok

Dari mulai Pilgub DKI sampai saat ini, berikut adalah daftar panjang perseteruan Anies vs Ahok.

Pilgub DKI 2017

Awal perseteruan Anies dan Ahok bermula ketika di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Kala itu, keduanya saling sindir perihal kebijakan dan janji politik.

Salah satu yang cukup sering dibicarakan adalah ketika Anies menyebut Ahok hanya fokus pada penggusuran saja.

“Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis, lemah!” ujar Anies ketika berdebat melawan AHY dan Sylviana Murni.

IMB Pulau Reklamasi

Perseteruan double A kembali berlanjut saat Ahok bebas dari penjara terkait kasus penistaan agama. Saat itu, Anes dan Sandiaga Uno lah yang sedang “memegang” Jakarta.

Nama Ahok kembali ditarik saat banyak pihak mempertanyakan keputusan Anies menerbitkan IMB di Pulau Pantai Maju atau Pulau D. Anies menyebut bahwa pergub yang dibuat Ahok lah yang menjadi landasannya.

Mendengar hal tersebut tentu Ahok tidak tinggal diam, pria asal BELITUNG ini menganggap Anies hanya pintar bersilat lidah. 

E-budgeting R-APBD DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Anies menilai bahwa sistem anggaran DKI Jakarta selama ini sebenarnya sudah digital, tapi belum smart. Inilah alasan banyak munculnya berbagai pelanggaran.

“kan ditemukan juga di era sebelumnya. Selalu seperti itu. Karenanya, menurut saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur berikutnya, PR ini.  Sebab saya menerima warisan ini, sistem ini,” ujarnya.

Mendengar ujaran tersebut, Ahok angkat bicara bahwa segalanya seharusnya baik-baik saja selama tidak ada niat korupsi.