REGIONAL:
Suara.com - Jaminan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang bertanggung jawab memberikan layanan kesehatan kepada seluruh warga negara.
Namun perlu diketahui, bahwa ternyata tidak semua jenis layanan kesehatan dapat dijamin oleh BPJS. Terdapat beberapa layanan yang tidak termasuk dalam cakupan jaminan BPJS Kesehatan. Lantas, seperti apa daftar layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan?
Daftar Layanan yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
Meskipun BPJS Kesehatan menyediakan berbagai layanan kesehatan bagi masyarakat, terdapat sejumlah layanan yang tidak sepenuhnya ditanggung. Ketentuan mengenai layanan yang tidak dijamin ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
Berikut ini adalah rincian layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 selengkapnya:
1. Layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Layanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS, kecuali dalam kondisi darurat;
3. Layanan untuk penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program lain;
4. Layanan yang jaminannya diberikan oleh program kecelakaan lalu lintas wajib sampai batas yang diatur;
5. Layanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Layanan kesehatan untuk tujuan estetika;
7. Layanan untuk mengatasi infertilitas;
8. Perawatan meratakan gigi atau ortodonti;
9. Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat atau alkohol;
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau hobi berbahaya;
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum terbukti efektif;
12. Pengobatan dan tindakan medis yang masih dalam tahap percobaan;
13. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik;
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. Layanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat atau wabah;
16. Layanan kesehatan pada kejadian yang dapat dicegah;
17. Layanan kesehatan dalam rangka bakti sosial;
18. Layanan kesehatan akibat tindak pidana yang telah dijamin oleh skema pendanaan lain;
19. Layanan kesehatan terkait dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri;
20. Layanan lain yang tidak terkait dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan;
21. Layanan yang sudah dijamin oleh program lain.
Dengan memahami batasan-batasan ini, maka masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan dan mengetahui jenis layanan apa saja yang perlu diantisipasi secara mandiri. Semoga informasi di atas bermanfaat.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
TERPOPULER