Suara.com - Sosok Tsamara Amany kembali disorot setelah belakangan diketahui menjadi komisaris PT Perkebunan Nusantara III (PTPN). Yang semakin membuat terkejut, Tsamara rupanya sudah diangkat menjadi komisaris PTPN sejak 2023.
Dilihat dari laman resmi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, nama Tsamara tercantum sebagai Komisaris Independen.
Pada profil Tsamara di laman PTPN juga disebutkan bahwa ia rangkap jabatan sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN pada Desember 2023.
Kabar Tsamara mengemban jabatan komisaris pun ditanggapi sinis oleh netizen. Terlihat pada kolom komentar Instagram pribadinya @tsamaradki, banyak netizen yang menyindirnya soal jabatan tersebut.
Rekam Jejak Tsamara Amany
Tsamara Armany lahir pada tanggal 24 Juni 1996. Meski usianya terbilang masih sangat muda, namun karirnya di dunia politik cukup moncer.
Wanita berusia 27 tahun ini awalnya dikenal sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menjabat sebagai Ketua DPP bidang eksternal PSI sejak 2017-2022. Lima tahun bergabung dengan partai muda tersebut, Tsamara banyak berbicara mengenai isu antikorupsi, toleransi, maupun isu perempuan.
Pada 2019, Tsamara maju sebagai calon anggota legislatif dari dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Hasilnya cukup memuaskan karena berhasil meraih suara terbesar kedua, hanya kalah dari politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid.
Meski demikian, Tsamara gagal mengamankan kursi DPR karena partainya, PSI, tidak berhasil mencapai 4% ambang batas parlemen.
Baca Juga: Tsamara Amany Pamer Tas Mewah Rp 125 Juta, Diprediksi Sebulan Gaji Komisaris PTPN
Tsamara tercatat juga pernah mewakili PSI menjadi juru bicara pasangan capres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada 2019.
Usai hengkang dari PSI pada 2022, Tsamara diketahui belum bergabung dengan partai manapun karena ingin mencari pengalaman di luar bidang politik.
Wanita lulusan New York University ini diketahui menjadi salah satu politisi muda yang mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Pada penghujung 2023, ia kemudian didapuk oleh Menteri BUMN Erick Tohir sebagai staf khusunya yang berfokus pada bidang kebijakan publik.
