Ramai Tagar #KawalPutusanMK, Ini Kronologi dan Penyebabnya

M Nurhadi

Rabu, 21 Agustus 2024 | 17:06 WIB
Ramai Tagar #KawalPutusanMK, Ini Kronologi dan Penyebabnya
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Tagar #KawalPutusanMK menggema menjadi trending topik di Twitter. Tagar ini ramai dibicarakan netizen karena mempengaruhi pola pencalonan kandidat yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah. Pasalnya, lewat putusan yang baru tersebut, MK mengubah ambang batas (threshold) partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam putusan baru MK nomor 60/PUU-XXII/2024 disebutkan bahwa kini partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusung calon dalam pilkada harus memenuhi syarat yang sama dengan pengajuan calon secara independen atau perseorangan, yakni berbasis jumlah penduduk bukan lagi berbasis jumlah suara dalam parlemen.

Melansir website resmi Mahkamah Konstitusi, peraturan baru tersebut mengatur jumlah suara yang sama dengan syarat jumlah penduduk yang harus dipenuhi calon independen yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah sebagai berikut.

1. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;

2. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;

3. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;

4. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

5. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

6. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

baca juga

7. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

8. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Sebelum peraturan ini diubah, ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah 25 persen hasil pemilu DPRD atau 20 persen kursi DPRD baik kabupaten/ kota maupun provinsi. Dengan peraturan baru tersebut, akan ada kemungkinan pencalonan nama – nama baru di dalam Pilkada oleh parpol yang bahkan tak memenuhi jumlah minimal kursi sama sekali di lembaga legislatif.

Kini, kabarnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah "membatalkan" keputusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada, meskipun secara prinsip keputusan MK bersifat final dan mengikat sejak diumumkan.

Sekarang, keputusan ada di tangan KPU, apakah akan mengikuti putusan MK seperti saat mereka memproses pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, atau mengikuti arahan DPR.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Alerta! 'Peringatan Darurat' Bergema di Medsos

Alerta! 'Peringatan Darurat' Bergema di Medsos

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 17:06 WIB

Elite Parpol 'Ribut' Putusan MK, Menkopolhukam Instruksikan TNI/Polri Sebar Pasukan Ke Seluruh Daerah Saat Pilkada

Elite Parpol 'Ribut' Putusan MK, Menkopolhukam Instruksikan TNI/Polri Sebar Pasukan Ke Seluruh Daerah Saat Pilkada

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 17:04 WIB

Legislator PDIP Bongkar 'Akal-akalan' Baleg DPR Ubah Putusan MK: Yang Ditayangkan Di Layar Beda Dengan Dokumen Cetak

Legislator PDIP Bongkar 'Akal-akalan' Baleg DPR Ubah Putusan MK: Yang Ditayangkan Di Layar Beda Dengan Dokumen Cetak

News | Rabu, 21 Agustus 2024 | 16:54 WIB

Terkini

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Jabar | Rabu, 18 November 2026 | 22:58 WIB

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Jatim | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:27 WIB

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:48 WIB

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:43 WIB

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:35 WIB

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:30 WIB

Momen Raffi Ahmad Cs Bagi-bagi Duit Endorse Pemerintah ke Warga Pidie Jaya dan Gayo Lues

Momen Raffi Ahmad Cs Bagi-bagi Duit Endorse Pemerintah ke Warga Pidie Jaya dan Gayo Lues

Entertainment | Rabu, 18 November 2026 | 21:29 WIB

BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!

BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!

Jabar | Rabu, 18 November 2026 | 21:27 WIB

×