Siswa Terpaksa 'Dipulangkan' Karena Nunggak Bayar SPP Rp42 Juta, Ini Bedanya SDIT Dengan SD Swasta dan Negeri

Suara.com - Viral di media sosial tentang tiga orang siswa yang dipulangkan oleh sekolah di Pandeglang, Banten, karena menunggak Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp42 juta.

Cuplikan video tersebut langsung diserbu warganet dengan komentar, termasuk yang menyayangkan tindakan sekolah yang memulangkan siswa.

Belakangan tersebar informasi jika ibu dari ketiga siswa tersebut mengaku sebagai keluarga pemilik Yayasan Islamic Centre Herwansyah (ICH) Pandeglang.

Mulanya, ia mengaku jika anaknya tidak dikenakan biaya karena masih keluarga yayasan.

"Komitmen (awal) itu tidak ada (pembayaran) pembiayaan untuk anak-anak saya," paparnya.

Ia juga mengatakan jika tidak mampu membayar SPP tersebut karena kondisi ekonomi yang sedang sulit.

"Anak-anak saya tidak bisa bersekolah hanya karena kami miskin. Biaya SPP sebesar Rp42 juta jelas di luar kemampuan kami. Bagaimana kami bisa membayar, sementara untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit?" ungkapnya.

Namun, terlepas dari konflik yang terjadi, warganet justru menyoroti sekolah yang bersangkutan, yakni Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).

Netizen menganggap SDIT cukup berbeda dari SD swasta maupun negeri. Lantas, apa perbedaannya?

Perbedaan SDIT dengan SD Swasta dan Negeri

Secara umum, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) fokus pada pendidikan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan, sementara Sekolah Dasar (SD) adalah lembaga pendidikan dasar umum.

SDIT menanamkan pendidikan akhlak kepada siswa-siswinya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Sedangkan Sekolah Dasar (SD) sepenuhnya mengikuti kurikulum nasional.

Perbedaan SDIT dan SD tidak hanya pada kurikulum maupun kultur yang berlaku, tapi juga soal pembiayaan yang relatif lebih mahal.

Biaya pendidikan di SDIT umumnya lebih mahal karena daripada SD biasa karena beberapa alasan.

Di antaranya karena dikelola langsung oleh yayasan, fasilitas yang memadai, serta biaya pengajar yang tidak ditanggung oleh pemerintah sehingga dibebankan kepada wali murid.