Sensasi "horeg" atau getaran fisik inilah yang menjadi esensi dan daya tarik utamanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan kejernihan detail suara.
3. Biaya Sewa dan Investasi yang Jomplang
Perbedaan skala dan kekuatan berbanding lurus dengan biaya. Menyewa sound system standar untuk acara hajatan mungkin memakan biaya ratusan ribu hingga beberapa juta rupiah. Namun, angka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sound horeg.
Harga sewa sound horeg terbaru tahun 2025 bisa sangat fantastis. Biaya sewa sound horeg 2025 bervariasi mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 75 juta per malam.
Paket premium untuk battle sound atau festival besar bisa menembus angka puluhan juta, tergantung reputasi vendor seperti Brewog Audio dan jumlah subwoofer yang digunakan. Biaya membangun satu unit truk sound horeg bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.
4. Konteks Budaya dan Geografis
Sound system biasa bersifat universal, digunakan di hampir semua jenis acara di seluruh Indonesia, dari seminar formal, ibadah, hingga pesta ulang tahun. Sementara itu, sound horeg adalah fenomena budaya yang lebih spesifik.
Budaya ini tumbuh subur di wilayah tertentu yang menjadi basis utamanya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan bahwa sound horeg terkonsentrasi di beberapa daerah.
Khofifah menyebut sound horeg banyak ditemukan di Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, Malang, dan daerah lain.
Baca Juga: 5 Orang Ini Mendadak Viral Gegara Sound Horeg, Siapa Saja Mereka?
Wilayah seperti Malang, Jember, dan Banyuwangi bahkan dianggap sebagai 'segitiga emas' sound horeg, tempat parade dan karnaval audio ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan lokal.
5. Kontroversi dan Kebutuhan Regulasi
Sound system biasa jarang menimbulkan masalah sosial yang luas. Keluhan mungkin ada, tetapi biasanya diselesaikan di tingkat lokal.
Sebaliknya, sound horeg telah menjadi isu yang memicu perdebatan sengit hingga memerlukan intervensi pemerintah dan lembaga keagamaan.
Kekuatan suaranya yang ekstrem dianggap meresahkan, merusak properti, dan berbahaya bagi kesehatan.
Fenomena ini mendorong lahirnya Fatwa MUI Jawa Timur dan upaya Pemprov Jatim untuk membuat regulasi khusus. Seperti yang ditegaskan oleh anggota DPR RI, Muhammad Khozin,