Sosok Ahmad Husein, Inisiator Aksi Tolak Kenaikan PBB 250 Persen di Pati

Suara.com - Ahmad Husein mencuri perhatian publik di tengah kontroversi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Ia adalah penggagas aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak kebijakan Bupati Pati, Sudewo yang direncanakan berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Diketahui, gerakan ini berawal dari keresahan warga akan kebijakan kenaikan PBB, lalu dibentuklah aliansi bernama Aksi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Menjelang aksi demo, posko donasi berdiri di depan Kantor Bupati Pati. Posko ini untuk menampung bantuan logistik dari warga maupun simpatisan luar Pati.

Lantas, siapa sebenarnya Ahmad Husein?

Ahmad Husein merupakan warga sipil biasa yang saat ini menjadi ketua AMPB sekaligus inisiator aksi penolakan kenaikan PBB di Pati.

Sosoknya sempat bersitegang dengan Plt Sekda Pati Riyoso dan Satpol PP terkait keberadaan ratusan dus air mineral hasil donasi di halaman Kantor Bupati.

Bagi Ahmad Husein, kebijakan menaikkan PBB merupakan bentuk ketidakadilan fiskal. Ia menilai langkah tersebut seperti halnya pemerasan yang dilegalkan.

AMPB sendiri menaungi berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang kecil, buruh, hingga mahasiswa.

Mereka bersatu mengusung tuntutan tunggal untuk membatalkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Diperkirakan 15 ribu warga akan turun demo mendatang.

Dukungan logistik pun terus mengalir melalui posko di Simpang Lima Pati, mulai dari beras, mie instan, air mineral, hingga kebutuhan konsumsi lain.

PBB-P2 di Pati Batal Dinaikan 250 Persen

Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2025.

Bupati Pati Sudewo memutuskan hal ini setelah gelombang penolakan luas dari masyarakat yang menentang kenaikan tarif hingga 250 persen.

Pengumuman pembatalan disampaikan langsung oleh Sudewo dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa tarif pajak akan kembali seperti tahun sebelumnya.

"Tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti semula, sama dengan tahun 2024," kata Bupati Pati Sudewo yang didampingi Kajari Pati, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati di Pati.

Sudewo menjelaskan, kebijakan ini merupakan bentuk tanggapan pemerintah daerah terhadap aspirasi dan situasi sosial yang berkembang.

Ia mengaku memantau dengan cermat meningkatnya gelombang penolakan warga, sehingga pembatalan dipandang sebagai langkah terbaik.

"Keputusan ini diambil demi menjaga suasana daerah yang aman, kondusif, dan mendukung kelancaran perekonomian serta pembangunan jangka panjang," tegasnya.