Biodata dan Pendidikan Ribka Tjiptaning yang Sebut 'Soeharto Bunuh Jutaan Rakyat'

Suara.com - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A.Ak., tengah menjadi perbincangan publik. Hal itu karena Ribka menolak keras wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Dengan lantang, Ribka mempertanyakan kelayakan gelar tersebut bahkan secara terbuka menyebut Soeharto sebagai sosok yang bertanggung jawab atas membunuh jutaan rakyat Indonesia. Lantas, bagaimana biodata dan pendidikan sosok Ribka Tjiptaning yang dikenal kritis ini? Simak penjelasan berikut ini.

Biodata dan Pendidikan Ribka Tjiptaning

Nama Lengkap: dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A.Ak.

Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 1 Juli 1959

Profesi: Dokter dan Politikus

Partai Politik: PDI Perjuangan (PDIP)

Jabatan Penting: Anggota DPR RI (berbagai periode) dan pernah menjabat Ketua Komisi IX DPR RI

Latar Belakang Keluarga: Keturunan bangsawan Jawa dan memiliki latar belakang keluarga yang terkait dengan PKI (Partai Komunis Indonesia)

Ribka Tjiptaning memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang kedokteran dan kesehatan, yang kemudian sangat mendukung perannya di Komisi IX DPR RI (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).

Pendidikan Tinggi S1 (Strata Satu)

• Universitas Kristen Indonesia (UKI)
• Jurusan: Kedokteran

Pendidikan Tinggi S2 (Strata Dua)

• Universitas Indonesia (UI)
• Jurusan: Ahli Asuransi Kesehatan
• Tahun Lulus: 2012

Karier Sebelum Politik

Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Ribka Tjiptaning berprofesi sebagai dokter:

• Dokter Praktik: Pernah membuka praktik di Klinik Partuha Ciledug.
• Dokter Perusahaan: Tercatat sempat menjadi dokter di salah satu perusahaan milik Puan Maharani.

Ribka Tjiptaning pertama kali terjun ke dunia politik pada 1996 dengan bergabung di PDI Perjuangan.

Karier politiknya terus menanjak hingga dia menjadi Ketua Komisi IX DPR RI pada periode 2009-2014, sebuah posisi strategis yang mengawasi isu kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Selama menjalankan tugasnya, Ribka dikenal sebagai sosok yang bersuara lantang, kerap menentang berbagai regulasi yang dinilainya tidak mengutamakan kepentingan rakyat kecil.

Kemudian Ribka terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024 sebagai anggota Komisi IX. Pada kontestasi Pileg 2024, dia sebenarnya kembali maju, tetapi gagal lolos.

Pada sepak terjangnya, Ribka dikenal sebagai politisi yang kritis. Namun, dia juga diketahui cukup sering menuai kontroversi.

Contohnya ketika menolak vaksinasi Covid-19 beberapa tahun lalu. Ketika itu, Ribka menjadi pembicaraan publik karena menyampaikan keraguannya terhadap vaksin Covid-19 dan mengingatkan agar vaksin tidak dikomersialisasikan.

Pernyataan Ribka Tjiptaning

Ribka Tjiptaning mengkritik rencana pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Dia mengatakan secara pribadi menolak keras rencana tersebut.

"Sudah ngomong di beberapa media loh. Kalau pribadi, oh, saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia," kata Ribka kepada wartawan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Dia menilai Soeharto tak pantas dijadikan pahlawan nasional. Menurut Ribka, Soeharto merupakan pelanggar HAM.

"Udahlah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, udahlah nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," tuturnya.

Kekinian akibat pernyataannya, Ribka diadukan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH).

"Kami datang ke sini untuk mengadukan pernyataan salah satu politisi dari PDIP yaitu Ribka Tjiptaning yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional," kata Koordinator ARAH, Iqbal kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Menurut Iqbal, pernyataan Ribka Tjiptaning tidak berdasar. Pasalnya tak pernah ada putusan resmi dari pengadilan yang menyatakan Soeharto terbukti membunuh jutaan rakyat. Oleh karenanya, pihak ARAH menilai ucapan Ribka akan menyesatkan jika dibiarkan.

Kontributor : Trias Rohmadoni