Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Kenapa? Ini Kata BNPB

Suara.com - Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, menyerakkan duka mendalam.

Data BNPB per Jumat (28/11/2025) sore mencatat 174 orang meninggal dunia dan lebih dari 12.500 kepala keluarga terpaksa mengungsi. 

Meski dampaknya besar, pemerintah tidak menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.

Karena itu, warga pun juga bertanya-tanya kenapa banjir Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional?

Melalui siaran pers resmi BNPB, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjawab pertanyaan tersebut.

Kenapa Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional?

Perbesar

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional tidak hanya melihat jumlah korban atau luas wilayah terdampak.

Ada sejumlah parameter struktural yang menjadi acuan, antara lain:

• Skala kerusakan absolut di wilayah terdampak
• Lumpuhnya sistem pemerintahan daerah
• Terhentinya layanan publik secara menyeluruh
• Hilangnya kendali koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat

Menurutnya, situasi banjir di Sumatera saat ini belum mencapai ambang tersebut.

Pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut masih dapat menjalankan fungsi pemerintahan, mengoordinasikan penanganan darurat, dan mempertahankan akses layanan publik, meski dengan banyak kendala di lapangan.

Baca Juga: Mengenal Taman Nasional Tesso Nilo, Rumah Terakhir Gajah Sumatera yang Direbut Kebun Sawit Ilegal

Suharyanto juga menyoroti maraknya unggahan media sosial yang memperlihatkan kondisi mencekam, warga terisolasi, hingga putusnya jaringan komunikasi di beberapa titik.

Menurutnya, narasi tersebut memperkuat persepsi bahwa bencana berada di luar kendali.

Namun setelah tim gabungan turun ke lokasi, kondisi sebagian besar wilayah ternyata lebih terkendali dibanding gambaran awal yang beredar secara viral.

Banyak daerah yang sebelumnya dilaporkan terisolasi kini sudah dapat dijangkau setelah cuaca mulai cerah dan debit air menurun.

Meski mayoritas wilayah sudah menunjukkan pemulihan, Suharyanto menegaskan bahwa Tapanuli Tengah (Tapteng) masih menjadi area dengan kondisi paling kritis.

Tim BNPB menyebutkan bahwa daerah ini mengalami kerusakan terparah, baik dari sisi jumlah korban jiwa maupun kesulitan akses menuju lokasi.

Jalan penghubung antara Tapanuli Utara–Sibolga menjadi titik yang paling menantang untuk dibuka. Namun, upaya pembukaan akses dilakukan secara paralel dengan evakuasi korban serta distribusi logistik bagi warga yang masih membutuhkan.

Cuaca cerah dalam beberapa hari terakhir membantu mempercepat proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Tim gabungan akhirnya dapat mencapai sejumlah lokasi yang sebelumnya benar-benar tidak bisa ditembus.

Karena bencana banjir tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Untuk memahami kenapa banjir Sumatera tidak masuk kategori bencana nasional, Suharyanto mengingatkan kembali bahwa Indonesia jarang menetapkan status tersebut.

Dalam sejarah, hanya dua peristiwa yang ditetapkan sebagai bencana nasional:

1. Tsunami Aceh 2004, yang melumpuhkan total pemerintah daerah dan infrastruktur publik.
2. Pandemi Covid-19, yang berdampak nasional dan mengganggu seluruh sendi kehidupan.

Sementara beberapa bencana besar lainnya seperti Gempa Palu, Gempa NTB, hingga Gempa Cianjur juga tidak dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional, meski skala kerusakan sangat besar.

Dengan kata lain, penetapan status bencana nasional memiliki batasan yang ketat dan hanya diberlakukan ketika pemerintah daerah benar-benar tidak mampu lagi bekerja.

BNPB menyalurkan logistik darurat, menugaskan personel tambahan, dan mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan di beberapa kabupaten.

BNPB memastikan pemerintah tetap melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan, mulai dari pemetaan kerusakan, penanganan korban, hingga persiapan rehabilitasi pasca bencana.

Demikian itu alasan kenapa banjir sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana banjir. Dengan mempertimbangkan parameter formal dan kondisi nyata di lapangan, pemerintah menilai bahwa banjir dan longsor di Sumatera saat ini masih bisa ditangani dalam tingkat bencana daerah.

Meski demikian, keterlibatan pemerintah pusat tetap intensif untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi dan proses penanganan berjalan cepat.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah agar penanganan bencana berlangsung efektif dan tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu.

Kontributor : Mutaya Saroh