2 Maret 2026 Puasa ke Berapa? Ini Hitungan Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

Suara.com - Perbedaan metode penetapan awal Ramadan 1447 H antara Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), dan pemerintah kerap membuat masyarakat ingin memastikan hitungan harinya.

Hal ini membuat kata kunci terkait "puasa hari ke berapa?" banyak dicari di internet. Menjelang hari Senin, 2 Maret 2026, kata kunci yang muncul pun semakin spesifik, yakni "2 Maret 2026 puasa ke berapa?".

Sebagian orang membutuhkan kepastian hitungan puasa untuk berbagai keperluan, mulai dari perencanaan ibadah hingga agenda pribadi.

Lantas, besok 2 Maret 2026 puasa ke berapa? Berikut kalender puasa Ramadan 1447 H menurut Muhammadiyah, NU, dan pemerintah agar tidak salah menghitung.

Penetapan Ramadan 1447 H Versi Muhammadiyah

Penetapan awal Ramadan 1447 H versi Muhammadiyah dilandaskan pada perhitungan astronomi dan hisab hakiki yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

Berdasarkan hasil tersebut Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 M.

Keputusan ini termuat dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyebutkan penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Dengan penetapan ini, seluruh pengurus dan jamaah yang mengikuti panduan Muhammadiyah memulai puasa sehari lebih dulu dibandingkan kebanyakan penetapan lainnya.

Perbedaan satu hari tersebut tidak lepas dari perbedaan pendekatan metodologis dalam menentukan awal bulan hijriah.

Muhammadiyah juga menetapkan perhitungan tanggal lain seperti Idul Fitri berdasarkan kalender yang sama, sehingga konsisten dalam penanggalan ibadah sepanjang Ramadan.

Keputusan ini menjadi acuan bagi umat Islam di lingkungan organisasi dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan di bulan suci.

Penetapan Ramadan 1447 H Versi Pemerintah dan NU

Penetapan awal Ramadan 1447 H versi Pemerintah Indonesia dilakukan melalui Sidang Isbat yang dipimpin oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Hasil sidang isbat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Dalam penetapan ini pemerintah mempertimbangkan laporan hilal dan hisab rukyat dari berbagai titik pemantauan.

Ketetapan tersebut selaras dengan keputusan yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui pemantauan hilal mereka sendiri.