REGIONAL:
Suara.com - Perubahan iklim menjadi tantangan global yang mendorong berbagai negara mempercepat upaya konservasi hutan, restorasi ekosistem, hingga pembangunan berbagai proyek penurunan emisi karbon.
Namun, di balik berbagai kebijakan tersebut, masyarakat adat justru kerap tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, meski mereka telah lama menjaga kawasan yang kini dianggap penting untuk mitigasi perubahan iklim.
Masyarakat Adat Masih Belum Dilibatkan
Hal ini disoroti dalam penelitian berjudul "Understanding the Mechanisms that Exclude Indigenous Knowledges from the IPCC Reports" yang dilakukan oleh peneliti Department of Geography, Indiana University, Amerika Serikat, Julio C. Postigo.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem penyusunan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) masih belum menempatkan pengetahuan masyarakat adat sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah yang diakui.
Akibatnya, berbagai praktik lokal yang sebenarnya memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi perubahan iklim belum memperoleh perhatian yang memadai.
Menurut penelitian tersebut, proses penilaian IPCC lebih mengutamakan literatur ilmiah yang telah melalui mekanisme akademik, sementara pengetahuan adat yang diwariskan secara lisan maupun melalui praktik turun-temurun sering kali tidak memenuhi standar tersebut.
Padahal, penggunaan berbagai sistem pengetahuan secara bersamaan dinilai dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan iklim. Hal tersebut mengakibatkan pengetahuan lokal berpotensi menghambat upaya transisi menuju adaptasi dan ketahanan iklim yang lebih inklusif.
Indonesia Memiliki Warisan Pengetahuan Lokal yang Menjaga Hutan
Fenomena tersebut juga tercermin di Indonesia. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki ratusan komunitas adat yang selama bertahun-tahun menjaga hutan, sungai, dan kawasan pesisir melalui aturan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Berbagai komunitas adat menerapkan larangan membuka kawasan hutan tertentu, mengatur waktu pemanfaatan hasil hutan, hingga menetapkan wilayah yang harus dilindungi sebagai kawasan sakral. Praktik-praktik tersebut tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga membantu mempertahankan cadangan karbon yang tersimpan di dalam hutan.
Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis adat mampu mendukung pelestarian jasa ekosistem, termasuk penyimpanan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Salah satunya adalah penelitian berjudul "Indigenous Dayak Iban Customary Perspective on Sustainable Forest Management, West Kalimantan, Indonesia" yang menemukan bahwa tata kelola hutan berdasarkan hukum adat berkontribusi menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi masyarakat setempat.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan lokal tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menawarkan praktik pengelolaan lingkungan yang relevan untuk menjawab tantangan perubahan iklim saat ini.
Kolaborasi Ilmu Pengetahuan dan Kearifan Lokal Dinilai Semakin Mendesak
Meski memiliki kontribusi besar terhadap pelestarian lingkungan, masyarakat adat masih kerap diposisikan sebagai objek dalam berbagai program konservasi maupun mitigasi perubahan iklim. Tidak sedikit kebijakan yang disusun tanpa melibatkan mereka secara penuh, sehingga berpotensi mengabaikan hak atas wilayah adat sekaligus menghilangkan pengetahuan lokal yang telah teruji selama ratusan tahun.
Julio menilai bahwa pengetahuan masyarakat adat seharusnya tidak dipandang sebagai pengetahuan di luar sains, melainkan sebagai sistem pengetahuan yang dapat melengkapi ilmu pengetahuan modern. Integrasi kedua pendekatan tersebut diyakini mampu menghasilkan kebijakan iklim yang lebih komprehensif, adil, dan efektif.
Penulis: Natasha Suhendra
TERPOPULER
