REGIONAL:
- MUI resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui fatwa terbaru.
- Fatwa tersebut mencakup hukum penggunaan, penyalahgunaan, hingga aktivitas perdagangan rokok elektrik.
- MUI juga menjelaskan alasan penetapan hukum haram beserta bunyi keputusan dan rekomendasi terkait penggunaan vape.
Pertimbangan terakhir berkaitan dengan prinsip sadd al-dzariah, yaitu upaya menutup jalan atau mencegah sarana yang dapat mengarah pada terjadinya perbuatan yang dilarang.
Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan vape menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan fatwa.
![Ilustrasi vape [freepik/master1305]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/12/18722-ilustrasi-vape-freepikmaster1305.jpg)
2. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang juga haram
Ketentuan berikutnya menyatakan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Hal ini menunjukkan bahwa MUI turut memberikan perhatian terhadap potensi penggunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang.
3. Memproduksi dan memperjualbelikan vape hukumnya haram
MUI tidak hanya menetapkan hukum haram bagi pengguna, tapi juga bagi pihak yang memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik. Ketentuan ini mencakup aktivitas produksi maupun perdagangan produk vape.
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
MUI juga merekomendasikan pemerintah agar mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, BPOM direkomendasikan memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian juga diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaannya.
MUI turut mengimbau organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.
Meski demikian, rekomendasi penyusunan undang-undang dalam fatwa tersebut merupakan dorongan kepada pemerintah dan DPR, sehingga tidak berarti seluruh ketentuan pelarangan beserta sanksi pidananya otomatis telah berlaku sebagai undang-undang.
Dengan adanya fatwa ini, MUI berharap masyarakat semakin memahami risiko penggunaan rokok elektrik dan tidak menganggap vape sebagai produk yang sepenuhnya aman.
Ketetapan tersebut juga menjadi pengingat agar berbagai pihak ikut menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.
TERPOPULER