- Masyarakat miskin yang status BPJS PBI-nya tidak aktif harus memeriksa data dan mengusulkan ulang kepesertaannya.
- Peserta wajib mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP, KK, serta dokumen pendukung lainnya.
- Dinas Sosial memverifikasi usulan data tersebut agar status bantuan iuran dapat diaktifkan kembali oleh pemerintah.
Suara.com - Status BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif dapat menghambat peserta ketika membutuhkan layanan kesehatan menggunakan jaminan pemerintah.
Kondisi tersebut membuat peserta perlu mencari tahu cara mengaktifkan kembali kepesertaan agar dapat memperoleh perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses pengaktifan kembali BPJS PBI tidak cukup dilakukan dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan karena peserta juga perlu memastikan kesesuaian data dan status kelayakan sebagai penerima bantuan.
Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah pemeriksaan data sosial melalui pemerintah desa atau kelurahan dan pengusulan kembali sebagai penerima bantuan iuran.
Apa Itu BPJS Kesehatan PBI?

BPJS Kesehatan PBI merupakan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.
Melalui skema ini, peserta tetap dapat memperoleh perlindungan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan secara mandiri seperti peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Kepesertaan PBI ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan data dan hasil verifikasi pemerintah.
Karena status penerima bantuan bergantung pada kelayakan dan pencatatan data, kepesertaan BPJS PBI dapat berubah apabila peserta tidak lagi tercatat memenuhi persyaratan atau mengalami perubahan status dalam pendataan.
Peserta yang mendapati status kepesertaannya tidak aktif sebaiknya tidak langsung menganggap bahwa bantuan tersebut dapat diaktifkan kembali secara otomatis.
Pemeriksaan perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab status tidak aktif sekaligus menentukan jalur pengusulan yang harus ditempuh.
Cara Mengaktifkan BPJS PBI
Mengaktifkan kembali BPJS PBI yang tidak aktif membutuhkan pemeriksaan status kepesertaan, pembaruan data apabila diperlukan, serta proses pengusulan sebagai penerima bantuan.
Berikut tahapan yang dapat dilakukan peserta untuk mengurus kepesertaan tersebut.
1. Periksa Status Kepesertaan BPJS Kesehatan
Langkah pertama adalah memastikan apakah status kepesertaan BPJS PBI benar-benar tidak aktif melalui saluran informasi resmi BPJS Kesehatan.
Pengecekan dapat dilakukan menggunakan aplikasi Mobile JKN, situs resmi BPJS Kesehatan, atau layanan Care Center 165.
Informasi status tersebut penting untuk mengetahui kondisi kepesertaan sebelum peserta mengurus proses pengaktifan kembali.
2. Datangi Kantor Desa atau Kelurahan
Setelah mengetahui status kepesertaan, peserta dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai alamat domisili untuk menyampaikan permohonan pengusulan kembali sebagai penerima bantuan.
Petugas setempat dapat membantu memeriksa data sosial dan memberikan informasi mengenai prosedur pendataan yang berlaku di wilayah tersebut.
Tahapan ini diperlukan karena peserta perlu memastikan bahwa kondisi sosial ekonominya tercatat sesuai keadaan sebenarnya.
3. Siapkan Dokumen Pendukung
Sebelum mengurus pengajuan, peserta sebaiknya menyiapkan dokumen identitas dan kepesertaan agar proses pemeriksaan data berjalan lebih mudah.
Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu BPJS Kesehatan.
- Surat keterangan tidak mampu apabila diminta oleh petugas.
Kelengkapan dokumen dapat membantu petugas mencocokkan identitas peserta dengan data kependudukan dan informasi yang digunakan dalam proses pengusulan bantuan.
Namun, persyaratan administrasi tambahan dapat berbeda sesuai ketentuan pemerintah daerah sehingga peserta sebaiknya menanyakan kebutuhan dokumen kepada kantor desa atau kelurahan terlebih dahulu.
4. Ikuti Proses Verifikasi dan Pengusulan Data
Setelah dokumen diserahkan, pihak desa atau kelurahan dapat melakukan pemeriksaan dan membantu mengusulkan kembali data peserta untuk dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai mekanisme pendataan yang berlaku.
Pengajuan tersebut selanjutnya dapat diteruskan kepada Dinas Sosial kabupaten atau kota untuk menjalani pemeriksaan dan verifikasi lanjutan.
Proses ini menjadi bagian penting karena penetapan penerima bantuan iuran tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan kartu BPJS, tetapi juga berdasarkan hasil pendataan dan penilaian kelayakan.
5. Tunggu Hasil Persetujuan dan Aktivasi
Setelah pengusulan dilakukan, peserta perlu menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan mengenai kelayakan untuk kembali menerima bantuan iuran.
Lama prosesnya dapat berbeda-beda, bergantung pada kelengkapan dokumen, tahapan verifikasi, serta kebijakan dan mekanisme pendataan di masing-masing daerah.
Apabila pengajuan disetujui dan status kepesertaan telah diaktifkan kembali, peserta dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peserta sebaiknya memeriksa kembali status kepesertaan melalui Mobile JKN atau Care Center 165 sebelum datang ke fasilitas kesehatan.
Bagaimana Jika BPJS PBI Belum Bisa Diaktifkan?
Apabila pengajuan belum disetujui sementara peserta membutuhkan perlindungan kesehatan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri atau PBPU.
Melalui pilihan tersebut, peserta perlu membayar iuran sesuai ketentuan dan kelas perawatan yang berlaku.
Jika kemudian peserta kembali memenuhi kriteria penerima bantuan, perubahan status kepesertaan dapat diurus melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah dan BPJS Kesehatan.
Karena itu, peserta sebaiknya terus memantau perkembangan pengajuan serta memastikan data kependudukan dan sosial ekonominya tetap sesuai dengan kondisi terkini.