Apakah Gibran Jadi Mundur? Ini Kronologi Lengkap dan Pemicunya

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.

Dalam perkembangannya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Usulan itu menjadi perhatian karena HMP dapat menjadi salah satu tahapan dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila memenuhi persyaratan konstitusional.

3. 10 November 2026, Gibran Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam

Pada Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dalam konferensi pers, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo.

Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan Istana ini menjadi konfirmasi pertama mengenai adanya niat pengunduran diri Gibran.

4. 11 November 2026, Budi Arie Benarkan Gibran Mundur

Sehari setelah pernyataan Istana, kabar pengunduran diri Gibran kembali mencuat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Saat dikonfirmasi ANTARA pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie memberikan jawaban singkat.

"Betul," kata Budi Arie.

Pernyataan tersebut memperkuat kabar pengunduran diri Gibran yang sebelumnya telah disampaikan oleh Istana.

5. 12 November 2026, Surat Pengunduran Diri Dijadwalkan Diserahkan ke MPR

Tahapan berikutnya adalah penyampaian surat pengunduran diri kepada MPR.

Berdasarkan informasi yang beredar pada Rabu malam, Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Penyerahan surat ini menjadi bagian penting dari proses pengunduran diri wakil presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Publik kini menunggu perkembangan resmi dari MPR dan Istana mengenai tindak lanjut surat tersebut.

Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?

Pengunduran diri wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan pernyataan pribadi, tetapi juga harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR akan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dari surat pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada presiden dan meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku.

Artinya, apabila pengunduran diri Gibran ditindaklanjuti hingga terjadi kekosongan jabatan, proses pengisian posisi Wapres harus mengikuti ketentuan UUD 1945.