LINIMASA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menginstruksikan perusahaan BUMN untuk membentuk Tim Risiko Bisnis. Sejumlah perusahaan tersebut meliputi PT. Pertamina, Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID, PT PLN (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Tujuan dibentuknya tim risiko bisnis yakni untuk mengantisipasi insiden kebakaran, ledakan atau peristiwa lainnya pada objek vital nasional (obvitnas). Obvitnas itu di antaranya terminal BBM, pabrik pupuk, kilang minyak dan area pertambangan lainnya.
"Saya sudah meminta dan menghubungi untuk seluruh BUMN seperti MIND ID, Pertamina, PLN harus membentuk yang namanya tim risiko bisnis, tidak hanya di keuangan namun juga di operasional secara menyeluruh karena ini ada objek vital nasional," ujar Erick dikutip dari ANTARA, Minggu (5/3/23).
Usai dibentuk Tim Risko Bisnis, Erick Thohir akan mengkaji dan melihat apakah ada perbaikan dalam jangka menengah.
"Saya akan kaji, saya sudah minta investigasi dan pasti kita akan melihat apakah ada perbaikan untuk jangka menengah," Ujar Erick Thohir.
Sebelumnya, Erick akan menata ulang seluruh objek vital yang dikelola BUMN, baik itu Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia agar memiliki batasan yang jelas dan aman bagi masyarakat.
Erick menyampaikan penataan ulang batasan objek vital nasional dengan permukiman menjadi sebuah keharusan agar insiden terbakarnya Pertamina Plumpang tidak terulang kembali.
Penataan ulang objek vital nasional harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi lebih lanjut sesuai arahan Menteri BUMN.
Baca Juga: Film Bismillah Kunikahi Suamimu Sedang Tayang di Bioskop, Simak Sinopsisnya Berikut Ini
"Ini sesuai juga dengan arahan dari bapak Menteri BUMN bahwa bukan hanya di Plumpang, namun juga di seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut," kata Nicke.
Menurut Nicke, hal ini bertujuan untuk melihat penataan yang lebih baik dan memastikan bahwa masyarakat aman.
"Jadi kami juga akan melakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan arahan dari bapak Menteri BUMN," tuturnya. (Sumber: ANTARA)
