- KPK mendalami dugaan keterlibatan 18 anggota DPR RI terkait suap proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
- Pendalaman ini merupakan pengembangan dari persidangan kasus korupsi DJKA Kemenhub yang dimulai sejak April 2023.
- KPK akan memanggil para legislator untuk menguatkan pembuktian, setelah menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan pendalaman intensif terkait dugaan keterlibatan 18 orang anggota DPR RI periode 2019–2024.
Para legislator tersebut diduga berkaitan dengan kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan kasus korupsi di Kemenhub tersebut.
Nama-nama anggota DPR RI yang mencuat dalam persidangan antara lain Ali Mufthi, Fadholi, Hamka Baco Kady, Ishak Mekki, Lasarus, Lasmi Indaryani, Mochamad Herviano, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Novita Wijayanti, Ridwan Bae, Sadarestuwati, Sarce Bandaso Tandiasik, Sofyan Ali, Sri Rahayu, Sri Wahyuni, Sudjadi, Sukur Nababan, dan Sumail Abdullah.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan konfirmasi mengenai langkah hukum yang sedang ditempuh lembaga antirasuah tersebut.
"Tentunya kami akan mencari dan mendalami informasi-informasi," ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana dilansir Antara, Senin (9/2/2026).
Langkah KPK untuk mendalami peran 18 legislator ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Sudewo (SDW) sebagai tersangka baru. Sudewo merupakan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 yang bermitra langsung dengan Kementerian Perhubungan.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, nama pria yang juga menjabat sebagai Bupati Pati, Jawa Tengah, nonaktif itu telah lebih dulu muncul dalam persidangan.
Terkait proses peningkatan status hukum bagi pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, KPK menekankan pentingnya validitas alat bukti.
"Itu kan juga sudah disampaikan di persidangan dan lain-lain, tentunya perlu informasi tambahan karena untuk meningkatkan status itu harus ada kecukupan alat bukti," kata Asep Guntur Rahayu.
Mengenai jadwal pemanggilan terhadap 18 orang anggota DPR tersebut, pihak KPK menyatakan akan menyesuaikan dengan kebutuhan penyidikan.
Setiap pihak yang dianggap memiliki informasi penting untuk memperkuat konstruksi perkara akan dipanggil sebagai saksi.
"Tentu siapa pun akan kami minta keterangan karena keterangan yang diberikan oleh para saksi akan menguatkan pembuktian bagi kami," tegas Asep.
Kasus korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub ini pertama kali terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023.
Operasi tersebut dilakukan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
TERPOPULER
