LINIMASA - Menteri Kuangan Sri Mulyani membincang peran krusial Indonesia dalam narasi transisi hijau menuju negara rendah karbon. Menurut Sri Mulyani, penyebab utama peran sentral Indonesia karena statusnya sebagai pasar dan negara yang sedang berkembang.
"Hal ini selaras dengan strategi rendah karbon dan daya tahan iklim jangka panjang Indonesia. Menuju 2050 dan komitmen kami untuk mencapai komitmen nol bersih pada 2060," kata Sri Mulyani dalam High Level G20 India Side-event, melansir Antara.
Alhasi, kata dia, Indonesia terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya semisal Green Climate Fund, Global Environmental Facility, dan Adaptation Fund.
Ia mengatakan kerja sama tersebut harus mampu diterjemahkan sebagai aksi efektif dan kredibel, sehingga dirinya memastikan Indonesia akan terus mengambil peran dalam terlaksananya negara rendah karbon.
High Level G20 India Side-event: Seminar Achieving Growth-Friendly Climate Action and Financing for Emerging and Developing Economies merupakan rangkaian acara agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) G20 di India.
Dalam pertemuan ketiga menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 tersebut membahas kondisi ekonomi dunia yang sangat menantang dan respons kebijakannya.
Sri Mulyani mengatakan tahun-tahun ini menjadi sangat penting karena dunia dalam situasi yang sangat lemah dan geopolitik memberikan dampak terhadap pelemahan ekonomi dunia. Kondisi tersebut sangat terfragmentasi yang harus dipahami dan dikelola dengan baik.
Alhasil, kata dia, Indonesia terus meningkatkan kinerja ekonominya, yang selama pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak selalu dianggap sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi dan keuangan sangat baik.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berperan aktif di dalam forum-forum global, terutama untuk meyakinkan Indonesia mampu mengantisipasi dan mengelola berbagai kebijakan global dan menjaga kepentingan Indonesia di level dunia.
"Kami akan bekerja keras untuk menjaga ekonomi Indonesia dan menjaga APBN," katanya.
