Pembebasan dan Pemulangan Korban Perdagangan Orang Online Scam, KSP: Hasil Kerja Cepat Pemerintah dari Hulu hingga Hilir

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan pemerintah bekerja cepat dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) online scam.

Kata dia, pembebasan dan pemulangan WNI korban TPPO online scam merupakan hasil kerja cepat pemerintah dalam menangani TPPO dari hulu hingga hilir. 

"Di hulu, kita melakukan gerak cepat termasuk respon koordinatif dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah," ujar Ruhaini dalam keterangannya yang dikutip Mamagini.Suara.com, Minggu (28/5/2023)

Pernyataan Ruhaini menyusul sebanyak 25 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) online scam di Myanmar telah dipulangkan ke Indonesia.

Tidak lama setelah pembebasan tersebut, pemerintah Indonesia bersama pihak otoritas Filipina berhasil membebaskan 240 WNI korban TPPO di sebuah kompleks perusahaan yang menjalankan praktik online scam. 

Di mana, 53 WNI telah dipulangkan pada 25 dan 26 Mei 2023, dan sisanya masih menjalani proses di Filipina.  

Menurut, dari sisi hilir, pemerintah Indonesia telah berhasil mendorong negara anggota ASEAN untuk melakukan kerja sama konkrit dalam menangani TPPO terutama dengan modus penipuan scamming online. 

Sehingga kata dia pihak otoritas setempat menjadi jauh lebih responsive dalam upaya penyelamatan WNI yang berada di lokasi perusahaan online scam. 

"KSP menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran Kemenlu yang telah menguatkan respon seksama dari negara anggota ASEAN atas kerjasama yang konkrit dan bersahabat dalam penanganan TPPO," papar Ruhaini. 

Ruhaini menilai, kerja sama tersebut akan semakin kuat dengan dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya pembahasan TPPO dalam penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN, di Labuan Bajo, pada 9 – 11 Mei 2023. 

Di mana kata Ruhaini, Jokowi menekankan agar aspek-aspek penting dari Epicentrum of Growth yang berfokus pada ketahanan ekonomi , energi dan kesehatan tidak melupakan dampak-dampak negatifnya. 

"Terutama pada penyalahgunaan teknologi digital dan online yang justru menimbulkan dampak dehumanisasi serta perdagangan manusia yang disebut sebagai perbudakan modern," ucap Ruhaini. 

Lebih lanjut ia menambahkan, dorongan Jokowi terhadap penanganan TPPO di ASEAN juga perlu diimplementasikan dalam kerja sama paripurna dan inklusif dalam mencegah, menangani, dan repatriasi korban. Sehingga kata dia relevansi dan kemanfaatan bersama ASEAN bagi warga di kawasan, yakni ASEAN Matters dan epicentrum of Growth, akan menjadi lebih berarti dan substantif. 

Ruhani juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan literasi digital dan ekonomi agar kalangan muda yang melek digital tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang tidak wajar. 

"Sistem konfirmasi yang cepat dan aksesabel dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait sangat diperlukan," ungkap dia.

"Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan terus mendorong agar pemda juga perlu semakin luas membuka peluang berusaha di wilayahnya agar kalangan muda tidak tergiur meninggalkan tempat tinggalnya," sambungnya.