AHY Sebut Kekuasaan Bukan Milik Selamanya, PAN Jawab dengan Penegasan Loyalitas ke Prabowo

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, memberikan tanggapan singkat terkait pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung bahwa kekuasaan tidak bersifat selamanya.

Saat dimintai pendapatnya mengenai maksud dari pernyataan AHY tersebut, Yandri enggan memberikan interpretasi lebih jauh.

Ia meminta agar penjelasan detil ditanyakan langsung kepada pihak Partai Demokrat.

"Ah, tanya AHY. AHY jangan, saya kan bukan penerjemah AHY. Heeh," ujar Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Meski demikian, Yandri menyatakan bahwa secara prinsip PAN menghormati pidato yang disampaikan oleh rekan koalisinya tersebut.

"Kita hormati dan detilnya tanya pak AHY saja," kata dia.

Di sisi lain, Yandri menegaskan posisi politik PAN yang tetap solid berada di barisan pendukung Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan bahwa loyalitas PAN terhadap Prabowo sudah teruji dalam waktu yang lama dan tidak perlu diragukan lagi.

"Oh selalu kita, 3 kali mendukung. Ini dah Menang masa gak dukung. Dukung terus. Hidup mati bersama pak Prabowo," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pesan mendalam mengenai hakikat kekuasaan dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.

AHY menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki masa bakti dan harus dijalankan sebagai amanah rakyat.

AHY kemudian menekankan pentingnya pemerintahan yang akuntabel dan terbuka terhadap masukan publik agar demokrasi tetap sehat.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," ujar AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini juga mewanti-wanti seluruh aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, hingga ASN, untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara demi kepentingan politik tertentu.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil," tegasnya.

Berefleksi pada pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan, AHY merujuk pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengingatkan bahwa transisi kekuasaan yang damai adalah bukti kematangan demokrasi.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY di hadapan kadernya.