Metro, Suara.com- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus mendukung peran aktif desa untuk pencegahan politik uang menjelang penyelenggaraan pemilu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat menerima kunjungan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yakni Lolly Suhenti dan Puadi terkait Gerakan Desa Anti Politik Uang di Kantor Kemendes PDTT pada Rabu (10/8/2022).
"Kami siap bersinergi, seperti misalnya dana desa dapar digunakan untuk kampanye antipolitik uang dengan membuat flyer atau spanduk dari dana desa dll," kata Gus Halim sapaan akrab-Abdul Halim Iskandar.
Gus Halim berharap gerakan desa anti politik uang dari yang semula sebagai gerakan moral, akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat . Terkait teknis pemanfaatan dana desa untuk gerakan tersebut, menurutnya harus tetap tetap berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes).
"Kita hanya melihat dan mengingatkan harus ada gerakan antipolitik uang. Semuanya kita serahkan di Musdes," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenti menyampaikan, Bawaslu RI tengah mengedepankan proses pencegahan terhadap adanya hal-hal yang dapat merusak dan menciderai pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu yang dapat merusak dan menciderai itu yakni persoalan politik uang. Sehingga, perlu adanya gerakan anti politik uang.
Bawaslu berharap gerakan desa antipolitik uang ini mendapat dukungan dari Kemendes PDTT.
"Kita ingin Memastikan bagaimana partisipasi masyarakat didesa-desa itu muncul dengan turut melakukan pengawasan secara mandiri dan mendorong masyarakat untuk berani menolak politik uang," kata Lolly.
Kemendes PDTT dan Bawaslu berencana akan kembali mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk mensinkronkan kembali gerakan Desa Antipolitik Uang.
Baca Juga: Pesona Belitung Beach Festival 2022 Upaya Geliatkan Ekonomi Daerah
