AHY Bicara Keras di HUT ke-25 Demokrat: TNI-Polri dan ASN Jangan Jadi Alat Politik

Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pidato politik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.

Dalam pidatonya, AHY memberikan penekanan kuat pada amanah Reformasi terkait netralitas aparat negara.

AHY mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk kembali menengok sejarah berdirinya Partai Demokrat yang tidak lepas dari semangat perubahan di era Reformasi tahun 1998.

"Saudara-saudara, untuk memahami ke mana kita harus melangkah, kita juga perlu mengingat dari mana perjalanan ini bermula. Partai Demokrat lahir pada tahun 2001, tidak lama setelah Indonesia memasuki era Reformasi. Kita tentu masih mengingat mengapa Reformasi terjadi," ujar AHY dalam pidato politiknya.

Ia memaparkan bahwa Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis multidimensi, termasuk persoalan hukum dan keterlibatan institusi keamanan dalam politik praktis.

Menurutnya, salah satu pencapaian besar Reformasi adalah mengoreksi peran militer dan kepolisian agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan.

"Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan; praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; lemahnya supremasi hukum; terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat; serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan; dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik," tegasnya.

Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa menjaga profesionalisme dan netralitas seluruh elemen aparatur negara, mulai dari TNI hingga ASN, adalah harga mati yang harus terus dikawal, terutama dalam momentum politik seperti pemilihan umum.

"Salah satu amanah penting Reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan. TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," lanjut AHY.

Bagi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, sejarah harus dijadikan kompas untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

"Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan. Bahwa kekuasaan harus diawasi, hukum harus berlaku adil, korupsi harus dilawan, dan kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati," tuturnya.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus konsisten membawa api Reformasi tersebut sebagai identitas partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Karena Partai Demokrat lahir dari semangat Reformasi, amanah ini menjadi bagian dari jati diri dan tanggung jawab sejarah kita. Inilah relevansi Partai Demokrat hingga hari ini, hingga kapan pun," pungkasnya.