Metro, Suara.com- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
Kerja sama itu ditandai dengan teken nota kesepahaman atau MoU oleh Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid dengan Sektama BPN, Sarwo Edhy, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP), Sugito dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan BPN, I Gusti Ketut Astawa.
"Hari ini sudah kita tandatangani, semua bisa di follow up, tidak hanya tanda tangan tapi ada langkah-langkah konkrit, tidak hanya antara Kemendes PDTT dan Badan Pangan Nasional tapi dengan bapak ibu di masing-masing pemerintah daerah," kata Sekjen Taufik Madjid di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Kamis (11/08/2024).
Taufik Madjid berharap, kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan Badan Pangan Nasional tersebut dapat menjadi solusi atas krisis pangan dan juga dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim sebagaimana telah ditargetkan Presiden Joko Widodo pada 2024 Indonesia harus bebas miskin ekstrim.
"Kita punya resource yang banyak bahkan resource keuangan kita luar biasa, bagaimana Dana Desa ini dipakai untuk mewujudkan ketahanan pangan," jelas Sekjen Taufik Madjid.
Sementara itu, Sarwo Edhy berterima kasih kepada Kemendes PDTT yang telah berinisiasi jalin kerja sama dengan Badan Pangan Nasional yang notabenenya lembaga baru.
Sarwo Edhy mengakui, ketahanan pangan harus digarap dan dimulai dari desa, karena apabila berhasil maka Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional akan selesai.
"Ini sangat strategis karena ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan, kalau perekonomian desa meningkat otomatis Kecamatan meningkat, Kabupaten juga meningkat sehingga Provinsi dan perekonomian nasional akan meningkat," pungkasnya.
TERPOPULER
