Metro, Suara.com-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM periode September, Oktober senilai 300 ribu dan bantuan Program Sembako (BPNT) untuk bulan September senilai 200 ribu melalui PT. Kantor pos Indonesia untuk masyarakat di Kabupaten Pringsewu bertempat di Kantor Pos Gading Rejo, Kamis (08/09/2022).
Pada kunjungan kerja tersebut Gubernur menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan program Sembako secara simbolis kepada 5 orang perwakilan masyarakat Pringsewu masing - masing perwakilan menerima 500 ribu.
Selain di Kantor Pos, Gubernur Arinal juga menyempatkan diri mendatangi rumah warga di Kecamatan Gading Rejo, dan menyerahkan secara langsung Bantuan sembako kepada perwakilan warga setempat. Bantuan sembako ini bersumber dari APBD Provinsi Lampung untuk masyarakat miskin yang pendistribusiannya melalui LKS2 di provinsi lampung, sedangkan di Kabupaten Pringsewu diperuntukkan bagi 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masyarakat miskin melalui 7 LKS.
"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, Insya Allah pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih yang tertinggi di Indonesia, silahkan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, tapi ingat jangan buat beli rokok ya," ujar Gubernur.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, yakni dengan mempertebal bantalan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) melalui pemberian bantuan sosial, subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat.
Usai menerima arahan dari Pemerintah Pusat pada senin (05/09/2022) lalu, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti beberapa pejabat utama Kementerian/Lembaga, Gubernur Arinal Djunaidi bergerak cepat, dengan melakukan Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta stake holder terkait.
Gubernur juga menekankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) sebagai upaya dalam pengendalian inflasi.
