MenKopUKM Ajak Perusahaan Bangun UMKM Hijau Masuk Rantai Pasok Global Lewat Dana CSR

Metro, Suara.com- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak perusahaan besar untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam kemitraan dengan usaha kecil agar mereka bisa masuk dalam rantai pasok industrialisasi (global value chain) guna memperkuat struktur ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Teten dalam acara Indonesian SDGs Corporate Summit (ISCOS) 2022 di Bali, Rabu (7/9). Teten mendorong dan berharap peran CSR perusahaan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM dan koperasi, sehingga pemberdayaan UMKM juga mampu mengentaskan masalah kemiskinan.

Hadir pada kesempatan itu, Board Advisor ISCOS/Woman Indonesia SDGs sekaligus Ketua Umum Persami (Perhimpunan Saudagar Muslim Indonesia) Siti Nur Azizah, CFCD (Coorporate Forum for CSR Development) Chairman Thendri Supriyatno, dan ISCOS SC Chair Suharman Noerman, serta mendampingi MenKopUKM, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, saat ini struktur ekonomi Indonesia sekitar 99 persennya dikuasai oleh usaha mikro, dan sebanyak 97 persen lapangan kerja disediakan oleh usaha mikro. Bank Dunia mengingatkan, UMKM sebenarnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, namun sejak krisis moneter (krismon) yang mengakibatkan terjadinya deindustrialisasi, justru hanya menciptakan UMKM yang berorientasi pada ekonomi subsisten.

“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Kami mengurus sekitar 64 juta UMKM tapi sayang kapasitas kementerian ini kecil. Untuk itu, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan,” katanya.

Sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana setiap perusahaan bertanggung jawab sejauh 5 kilometer (km) di wilayah operasinya, untuk memperhatilan masyarakat miskin sekitarnya. Secara khusus, MenKopUKM mengajak agar CSR perusahaan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah kategori miskin ekstrem. 

“Cara mendapatkan keuntungan dengan merusak lingkungan harus ditinggalkan. Aktivitas perekonomian (produksi, distribusi, dan konsumsi) haruslah mengedapankan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang,” ujar  Teten.

Teten mengemukakan hasil riset UNDP menunjukkan sebagian besar UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan, yakni sekitar 94-95 persen UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan dan sekitar 86-90 persen tertarik untuk melakukan praktik usaha inklusif. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus seimbang agar kesejahteraan tercapai dan alam tetap terjaga. 

Menurutnya, perusahaan haruslah menjalankan bisnis dengan menciptakan nilai bersama atau Creating Share Value, menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menghasilkan nilai bagi masyarakat dengan mengatasi tantangannya. 

Ia menjabarkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni, bagaimana memahami kembali produk dan pasar, mendefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai, dan memungkinkan pengembangan klaster lokal.

Teten mencontohkan Nestle misalnya, mendesain ulang proses pengadaan kopinya. Perusahaan itu bekerja secara intensif melibatkan petani kecil di daerah miskin yang terjebak dalam siklus produktivitas rendah, kualitas buruk, dan degradasi lingkungan. Nestle memberikan pendampingan terkait praktik pertanian, membantu petani mengamankan stok tanaman, pupuk, dan pestisida, serta membeli produk petani dengan harga yang lebih baik,

Ia menegaskan, kemajuan UMKM menjadi penentu keberlanjutan ekonomi nasional. Syaratnya, struktur ekonomi yang didominasi usaha mikro (99,62 persen) harus segera naik-kelas. Kolaborasi perlu dikuatkan untuk mengakselerasi hal ini sehingga fondasi UMKM semakin kokoh dan siap menghadapi krisis apapun ke depan terutama perubahan iklim.  

“Tapi bukan cuma Indonesia, Korea Selatan juga hampir 90 persen dikuasai UMKM, tapi berbeda dengan UMKM mereka yang sudah besar, bukan lagi tradisional tapi berbasis kreativitas,” katanya.

MenKopUKM juga menyebut China yang bisa ekpor produk UMKM hingga 70 persen, itu karena UMKM-nya mampu menjadi rantai pasok global. “Indonesia baru sekitar 40 persen usaha yang menjadi rantai pasok industri. Jika tidak memperkuat UMKM di rantai pasok industri, selamanya UMKM sulit untuk berkembang,” ucap Teten.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) memberikan banyak insentif untuk kemitraan usaha besar dengan usaha kecil dengan insentif pajak. Misalnya industri otomotif yang bisa dipasok oleh UMKM, begitu juga furnitur, dan makanan yang bisa dipasok UMKM.