Metro, Suara.com- Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengadakan kuliah umum bagi mahasiswa-mahahasiswa yang tengah melakukan kegiatan ‘Magang Di Rumah Rakyat’ sebagai implementasi program ‘Kampus Merdeka’.
Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono memberikan materi tentang Hubungan Antara DPR Dengan Lembaga Tinggi Negara dalam menjalankan ketatanegaraan serta tugas dan fungsi DPR RI.
“Dari kegiatan ini diharapkan mereka punya pemahaman bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan negara itu tidak hanya bisa dilaksanakan oleh DPR sendiri tapi juga melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara antara lain, ada DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK itu adalah lembaga tinggi yang punya hubungan erat dalam pelaksanaan ketatanegaraan di negara kita,” ujar Sumariyandono saat ditemui Parlementaria seusai kegiatan Kuliah Umum di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum ini pun cukup aktif dan kritis dalam sesi diskusi tanya jawab. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Mahasiswa adalah mengenai penyusunan Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang sangat lama.
Sumariyandono juga menjelaskan bahwa dalam menyusun dan menetapkan UU dan Perpu, DPR RI dan Pemerintah memiliki pertimbangan dan juga harus ada kesepakatan bersama antara DPR RI dan Pemerintah agar kemudian Rancangan Undang-undang (RUU) bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Dan tentunya banyak sekali isu-isu yang mungkin timbul dalam pembahasan RUU itu. Sehingga itulah yang menyebabkan lambatnya proses RUU. Dan saya pikir mahasiswa-mahasiswa ini sudah cukup paham mengenai proses yang panjang tersebut. Apalagi isu-isu yang sangat krusial tentunya ini perlu pendalaman, perlu pembahasan yang lebih tajam lagi daripada DPR dengan Pemerintah,” jelas Dono sapaan akrabnya.
Program Kampus Merdeka dengan kegiatan Magang di Rumah Rakyat ini juga merupakan salah satu cara yang baik untuk memperkenalkan DPR RI kepada generasi muda terutama para mahasiswa, agar mereka mengetahui betul tugas pokok dan fungsi DPR, tidak hanya membentuk undang-undang saja yang mungkin biasa mereka ketahui.
Seperti dalam fungsi anggaran dan pengawasan, DPR RI menjalankan check and balance agar penggunaan dan alokasi APBN telah benar memenuhi atau mengakomodir kebutuhan rakyat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
“Harapannya sih banyak sekali yang bisa diekspos dari DPR ini ya, tidak hanya mengenai mekanisme kerja tapi hal-hal positif lainnya yang sudah pernah kita capai, itu juga harus bisa disampaikan juga ke mereka gitu. Sehingga banyak hal yang sudah bisa dihasilkan oleh DPR namun belum terbuka secara baik, ini kita bisa manfaatkan teman-teman yang ikut magang ini bisa membantu kita menyampaikan, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa banyak sekali produk-produk DPR yang sudah bisa dibanggakan,” pungkas Dono.
Baca Juga: Program AKI Diharap Tingkatkan Omzet Produk Ekraf di Ambon
