Sengaja atau Tak Peka? Mengapa Prabowo Baru ke NTT di Hari ke-11 Setelah Gempa?

Suara.com - Sebelas hari setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun langsung ke wilayah terdampak pada Rabu (26/8/2026).

Ketika Presiden tiba, bencana yang terjadi sejak 15 Agustus itu telah menewaskan 105 orang dan melukai 1.678 lainnya. Puluhan ribu warga juga masih mengungsi, terutama di sejumlah wilayah yang mengalami dampak paling parah.

Kedatangan Prabowo pada hari ke-11 menjadi sorotan.

Apalagi, sebelum mengunjungi NTT, Presiden masih menjalankan sejumlah agenda di Jakarta, termasuk menghadiri akad nikah sekretaris pribadinya (Sespri) Rizky Irmansyah, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Minggu (23/8/2026).

Prabowo bahkan hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah lebih dulu mendatangi wilayah terdampak pada 20 Agustus atau lima hari setelah gempa.

Gibran meninjau pengungsian di Maumere, Kabupaten Sikka, berdialog dengan warga dan membagikan bantuan kepada anak-anak.

Apakah kehadiran Wapres di awal bencana sudah cukup mewakili Presiden? Seberapa penting sebenarnya kehadiran langsung kepala negara bagi korban yang telah berhari-hari hidup dalam situasi darurat?

Sengaja Tak Datang di Awal

Prabowo membantah keterlambatan kedatangannya ke NTT disebabkan oleh ketidaktahuan atau minimnya perhatian terhadap penanganan bencana.

Ia mengaku sengaja tidak langsung datang pada hari-hari awal setelah gempa.

Menurut Prabowo, kehadiran terlalu banyak pejabat pusat justru berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah daerah dan instansi yang sedang fokus menangani korban.

"Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya," kata Prabowo saat memimpin rapat di Posko Penanganan Bencana Gempa Bumi Nusa Tenggara Timur di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).

Prabowo menegaskan, meski tidak hadir secara fisik pada hari-hari pertama, pemerintah pusat tetap memantau perkembangan penanganan gempa dan mengerahkan bantuan ke wilayah terdampak.

Menurut dia, ukuran utama kehadiran pemerintah bukan semata-mata kunjungan pejabat ke lokasi, melainkan kemampuan memastikan bantuan dan pelayanan benar-benar diterima masyarakat.

"Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan ya itu akhirnya kurang efektif," ujar Prabowo.

Ia mengaku terus menerima laporan mengenai perkembangan penanganan gempa dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Saya mantau, kita sudah berbuat maksimal tentunya kita ingin berbuat lebih terima kasih tadi laporan dari gubernur dan bupati saya terima kasih ya ini bupati pemimpin yang paling dekat sama rakyat," katanya.

Bantuan Sudah Dikirim Sebelum Prabowo Datang

Pemerintah pusat juga mengklaim telah mengirim bantuan dan mengerahkan berbagai sumber daya ke NTT.

Data Sekretariat Negara mencatat hingga 24 Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, dan 10,29 ton air mineral.

Bantuan lain berupa obat-obatan, tenda, selimut, matras, perangkat komunikasi, serta dua set rumah sakit lapangan juga dikerahkan.

BNPB juga mencatat sekitar 954,4 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak dalam periode 15-22 Agustus. Bantuan dikirim melalui Labuan Bajo dan Maumere menggunakan pesawat Hercules TNI AU serta pesawat kargo komersial.

Layanan kesehatan pun diperkuat. Rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng dan RSUD Aeramo dioperasikan untuk menangani korban gempa. Selain itu, KRI dr. Soeharso-990 dan Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga turut dikerahkan.

Pemerintah menegaskan, sejak awal, penanganan bencana tetap berjalan meski Presiden belum datang secara langsung.

Kedatangan Prabowo Tak Banyak Mengubah Apa-apa

Bagi warga Kabupaten Manggarai, kedatangan Presiden Prabowo pada hari ke-11 tidak serta-merta mengubah kondisi yang mereka hadapi.

Manggarai menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling berat.

Berdasarkan data BNPB hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 41 orang meninggal dunia di kabupaten ini, jumlah tertinggi dibandingkan daerah lain yang terdampak gempa M7,7. Sebanyak 50.556 warga juga masih mengungsi.

Di Desa Golo Lanak, Kecamatan Cibal Barat, Kepala Desa Sebastian Mbaik bahkan mengaku tidak mengetahui secara langsung kedatangan Prabowo ke NTT.

"Saya juga tidak tahu dia datang karena kami tidak aktif melihatnya," kata Sebastian kepada Suara.com.

Menurut dia, kunjungan Presiden tidak memberikan perubahan langsung terhadap kondisi warga di desanya.

"Bagi kami di Desa Golo Lanak, Presiden datang ataupun Presiden tidak datang itu sama saja, biasa saja, tidak ada perubahan," ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan warga Kampung Gurung, Golo Lanak, Efridus Jerahi.

Ia menilai kedatangan Prabowo sudah terlambat karena warga telah menghadapi situasi darurat selama belasan hari.

"Dalam kondisi darurat seperti ini, namanya pemimpin apalagi presiden harusnya dia tanggap darurat dalam situasi seperti ini," kata Efridus.

Menurut Efridus, bantuan kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan memang telah diberikan pemerintah kecamatan. Namun, jumlahnya dinilai masih terbatas.

"Justru kami di sini lebih banyak dapat perbantuan dari lembaga-lembaga sosial seperti LSM. Kebanyakan kami dari sini dapat dari bantuan swadaya. Ada juga dari perorangan, gereja juga, tapi dari pemerintah itu sangat minim," tuturnya.

Bagi Efridus, kehadiran Presiden tetap penting, bukan semata-mata sebagai kunjungan simbolik, tetapi untuk melihat sendiri kondisi korban.

Ini sudah mau masuk dua minggu situasi kami di sini, masa seorang pemimpin sepertinya kurang peduli terhadap masyarakat di Flores.

Kondisi Manggarai sendiri masih berada dalam masa tanggap darurat.

BNPB bahkan harus mengerahkan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah sulit dijangkau, termasuk Desa Golo Woi di Kecamatan Cibal Barat.

Fasilitas kesehatan pun terdampak. RSUD Manggarai di Ruteng mengalami kerusakan akibat gempa sehingga rumah sakit lapangan disiapkan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan.

Aksi Performatif

Pakar politik dari Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia, Hurriyah, menilai keterlambatan kedatangan Prabowo mencerminkan persoalan kepekaan pemerintah terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, kunjungan pejabat ke daerah terdampak bencana tidak cukup hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik. Kehadiran tersebut seharusnya menjadi pesan bahwa pemerintah benar-benar memastikan penanganan berlangsung efektif.

"Ini mencerminkan insensitivitas pemerintah," kata Hurriyah kepada Suara.com.

Ia menilai kunjungan Prabowo berisiko dipandang sebagai aksi performatif apabila tidak disertai dengan langkah nyata yang berdampak terhadap kebutuhan warga dan efektivitas penanganan di lapangan.

"Yang menonjol itu adalah kunjungan ini menjadi aksi performatif saja. Performatif untuk menunjukkan bahwa oh iya pemerintah menunjukkan kepedulian, lalu pemerintah hadir," ujarnya.

Hurriyah secara khusus menyoroti agenda lain yang dijalankan Prabowo di tengah masa tanggap bencana, termasuk kehadirannya dalam pernikahan sekretaris pribadi.

"Presiden, masih punya waktu untuk hadir di pernikahan stafnya, lalu kemudian juga pemerintah daerah justru masih punya waktu untuk menyiapkan baliho dan lain sebagainya, ini kelihatan banget bahwa pemerintah nggak sensitif," katanya.

Menurut Hurriyah, kunjungan kepala negara ke daerah bencana seharusnya tidak dipenuhi seremoni atau sekadar agenda penyambutan.

Presiden, kata dia, perlu benar-benar turun untuk melihat apakah lembaga di bawah pemerintah, termasuk BNPB dan BPBD, telah bekerja efektif dan apakah kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.

"Ini bukan situasi di mana Anda membutuhkan sambutan sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah. Ini bukan situasi di mana kunjungan Anda itu untuk menyapa warga, tapi betul-betul turun ke bawah melihat apakah ini sudah ditangani," tegasnya.

Presiden juga, menurut dia, perlu menggunakan kunjungannya untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi serta menentukan bentuk intervensi tambahan dari pemerintah pusat, baik melalui anggaran maupun pengerahan sumber daya.