Metro, Suara.com- Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya navigasi kebijakan dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian akibat krisis global di sektor energi dan pangan. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi imbas dan mengurangi dampak di berbagai sektor dari dinamika geopolitik baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia.
Hal tersebut terungkap dalam perbincangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat melakukan pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/09).
”Kunjungan Bapak Prabowo Subianto, untuk membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global, yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam pertemuan empat mata di ruang kerja Menko Airlangga tersebut, kedua Menteri bertukar pikiran mengenai berbagai tantangan saat ini yang berkaitan dengan isu-isu kemandirian ekonomi bangsa, ketahanan nasional, keamanan, dan perkembangan geopolitik dunia.
Selain itu, maslaah ketegangan geopolitik yang diikuti pemberlakuan kebijakan proteksionisme di sejumlah negara dinilai mampu menjadi pemicu ketidakpastian pasar keuangan global akibat terganggunya rantai pasokan, hingga berimbas pada tekanan inflasi yang kian mendalam. Kondisi tersebut juga akan membuat melambungnya harga komoditas yang dapat menimbulkan krisis energi dan pangan global, termasuk bagi Indonesia.
Melalui keterangan tertulisnya Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan Pertemuan tersebut juga membahas mengenai strategi dan sinergi antar Kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang masih dibayangi dengan ketidakpastian yang juga sebagai dampak dari perang di Ukraina dan pandemi Covid-19 yang belum usai.
Haryo juga mengatakan bahwa kedua Menteri juga sepakat untuk saling bekerja sama sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2022 lalu bahwa semua lembaga negara perlu untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan selalu siaga di tengah kondisi dunia yang tidak menentu.
Keduanya juga membahas lebih teknis terkait isu ketahanan pangan, terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo agar para Menteri terus menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan.
Guna mengedepankan kemandirian ekonomi bangsa, Pemerintah telah mendorong proyek food estate atau lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Dalam program tersebut, lahan food estate ditanami singkong yang kemudian akan diolah menjadi tepung dan mie hingga sumber energi.
Baca Juga: Temuan Cagar Budaya di Proyek MRT Jakarta Fase 2
Lebih lanjut, program food estate yang juga dapat dikembangkan sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara, pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, dan distribusi cadangan pangan ke seluruh wilayah Indonesia, menjadi respons Pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau, sehingga mampu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pertemuan kedua Menteri tersebut sekaligus menjadi wujud upaya konkret Pemerintah dalam memformulasikan kebijakan yang mampu meningkatkan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan terkini serta dapat berimbas langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
