Metro, Suara.com- Perekonomian Indonesia di kuartal II 2022 masih bisa tumbuh dengan baik dan tertinggi di antara negara-negara G20 di tengah krisis dan resesi yang melanda dunia saat ini.
Direktur Pelaksana (Managing Director) Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, menyebut Indonesia sebagai “titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia”.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 yang digelar di Hall Nusantara, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu, 19 Oktober 2022.
“Minggu yang lalu, Managing Director IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya . Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Akan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu sehingga trust, kepercayaan global kepada kita akan makin baik karena memang kita harus hati-hati,” ungkap Presiden.
Presiden mendapat kabar dari Direktur Pelaksana IMF, Presiden juga mendapatkan kabar bahwa saat ini ada 16 negara yang sudah menjadi “pasien” IMF dan 28 negara lainnya sedang mengantre di depan pintu IMF.
Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak untuk mensyukuri capaian ekonomi Indonesia yang masih tumbuh 5,44 persen di kuartal II tahun 2022.
“Saya masih meyakini di kuartal III ini kita juga masih tumbuh di atas 5, atau di atas 5,4 (persen) karena angka-angka yang kita lihat neraca dagang kita bulan yang lalu masih surplus 5,7 (persen), kredit tumbuh 10,7 persen, Indeks Kepercayaan Konsumen masih di angka 124,7,” ungkapnya.
Meski demikian Jokowi mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja keras karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam menghadapi kondisi sulit seperti sekarang. Untuk itu, Presiden mendorong semua pihak untuk bekerja tidak hanya makro dan mikro saja, tetapi juga detail.
“Kerja sekarang memang harus lebih detail, dilihat satu per satu, dan dikejar, diselesaikan. Itulah kerja yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Enggak bisa lagi kita hanya kerja makro saja, bisa luput, bisa meleset,” jelasnya.
Baca Juga: IMF Minta Negara di Asia Waspada Penurunan Nilai Tukar Mata Uang: Perketat Kebijakan Moneter!
Menurutnya kerja detail itu juga diperlukan dalam mengatasi inflasi. Jika di negara lain inflasi hanya menjadi urusan bank sentralnya saja, maka di Indonesia inflasi harus diselesaikan dengan kolaborasi banyak pihak baik otoritas moneter, otoritas fiskal, hingga pemerintah daerah.
“Sebulan yang lalu saya sudah perintah kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama, otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak,” jelasnya.
“Tanya nanti Bapak, Ibu sekalian kepada gubernur, kepada bupati, dan wali kota apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi inflasi, dan saya cek satu per satu sekarang dan saya umumkan provinsi ini inflasinya masih 8, inflasinya masih 7, sudah 3, sudah 4, kita buka sekarang karena memang situasinya membutuhkan kerja-kerja seperti itu,” pungkasnya.
