Metro, Suara.com- Negara-negara ASEAN bersepakat untuk mempromosikan transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal.
Kesepakatan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Selasa (25/10/2022).
SLOM di Manila dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam.
“Ini adalah status implementasi rencana aksi regional Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN. Ada tiga area hasil utama, delapan strategi, dan empat belas proyek implementasi rencana aksi regional”, kata Anwar Sanusi.
Anwar menjelaskan, tiga area hasil utama tersebut meliputi penguatan kebijakan, program, dan strategi untuk mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal; peningkatan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program; serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebijakan, program, dan strategi yang responsif.
“Kami juga sudah menyusun delapan strategi yang nantinya digunakan dalam proses transisi pekerjaan informal menuju pekerjaan formal. Setiap strategi ini diikuti dengan proyek sebagai implementasinya”, ujar Anwar Sanusi.
Adapun, delapan strategi tersebut yang pertama adalah mempromosikan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, kekerasan di tempat kerja, dan segala bentuk diskriminasi. Kedua, mempromosikan kerja bersama dan berbagi praktik serta metodologi terbaik di antara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal di semua sektor ekonomi, terutama di daerah pedesaan.
“Strategi ketiga yaitu dengan membina penelitian dan berbagi informasi di antara negara-negara anggota ASEAN tentang praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal”, ungkap Anwar Sanusi.
Anwar melanjutkan, strategi keempat adalah mengembangkan kapasitas dan membagikan praktik terbaik terutama mengenai strategi promosi pekerjaan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan tenaga kerja. Kelima, mengambil langkah-langkah yang tepat di tingkat nasional untuk mempromosikan akses luas ke pekerjaan yang layak, peluang kewirausahaan, pengembangan keterampilan, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pendapatan yang akan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta pertumbuhan inklusif di ASEAN. Keenam, memperkuat kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia untuk mempromosikan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Strategi ketujuh adalah dengan mengintegrasikan masalah ketenagakerjaan ke dalam kebijakan dan program nasional yang mempromosikan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan dan bentuk model bisnis lainnya dengan memperluas akses ke informasi peraturan yang relevan, layanan dan dukungan keuangan, serta peluang pasar”, paparnya. Anwar Sanusi melanjutkan, strategi yang terakhir yaitu dengan memperkuat kebijakan dan program, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi perusahaan, pekerja mandiri, dan unit terkait untuk memberikan dukungan kepada pekerja di sektor informal.
ASEAN sendiri menurutnya saat ini sedang menjalankan enam proyek untuk menuju transisi pekerjaan informal ke pekerjaan formal.
“Jadi ada enam proyek yang sudah selesai, enam proyek sedang berjalan, dan dua proyek masih dalam perencanaan. Total ada empat belas”, pungkas Sekjen Kemnaker.
Selain proyek-proyek tersebut, ASEAN juga memiliki laporan studi akhir pada studi regional tentang statistik ketenagakerjaan informal untuk mendukung promosi pekerjaan yang layak di ASEAN.
“Kajian ini merupakan salah satu kegiatan untuk mengimplementasikan Deklarasi Vientiane tentang transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal menuju promosi pekerjaan yang layak di ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 dan ke-29, yang berlangsung pada September 2016”, tutupnya.
TERPOPULER
