Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan bila FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI merupakan korban politik di masa pemerintahan Jokowi.
"FPI dan HTI itu justru menjadi korban politik otoriter pemerintahan Presiden Jokowi," kata Refly, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie soal potensi demo besar bila Anies Baswedan jadi Presiden, di kanal YouTube miliknya, dikutip Jumat (10/2/2023).
"Tidak ada kesalahan apa-apa kok dibubarkan. Tapi, kelompoknya Grace mengatakan itu sebagai tindakan yang tepat," sambungnya.
Menurut Refly, jika Grace tidak menyukai kelompok Islam janganlah menyamaratakan. Karena tidak semua kelompok Islam adalah radikal.
"Kalau orang seperti Grace misalnya tidak begitu suka dengan kelompok Islam, ya jangan menyamakan orang yang katakanlah dekat dengan kalangan Islam itu sebagai orang yang radikal," ungkapnya.
Refly menambahkan, bila Indonesia radikal, maka sudah sejak lama Indonesia menjadi negara Islam. Pasalnya mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam.
"Kalau Indonesia ini radikal, maka sudah lama dideklarasikan sebagai Negara Islam. Karena 80 persen kita Islam. Tetapi mayoritas masyarakat Indonesia ini sangat moderat," tegas Refly.
Sebelumnya Grace Natalie memprediksi bila akan ada demo besar-besaran dari dua ormas terlarang FPI dan HTI jika Anies Baswedan memenangkan Pemilihan Presiden 2024.
Baca Juga: Rekam Jejak Wahyu Iman Santoso, Hakim yang Bakal Vonis Hidup Mati Ferdy Sambo
