Seluruh anggota DPRD Kota Tasikmalaya disebut mabuk massal. Tudingan itu datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menilai para legislator di Kota berjuluk Kota Santri itu malah berupaya memperkaya diri di tengah tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 Kota Tasikmalaya masuk dalam daerah termiskin di Jawa Barat.
Di tengah kondisi itu, DPRD Kota Tasikmalaya dituduh malah membuat kebijakan tak pro rakyat yakni dengan menaikkan sejumlah tunjangan bagi mereka.
Kebijakan itu meliputi kesejahteraan pimpinan dan anggota. Kemudian, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Tasikmalaya.
“Mabok tidak hanya dilakukan oleh berandalan saja. Nampak DPRD Kota Tasikmalaya secara bersama-sama, secara kolektif kolegial telah kehilangan kesadaran akan sikap dan keputusan yang telah dibuat,” Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Adriana Nugraha pada Rabu (30/11/2022).
Ia merasa bahwa kebijakan tersebut sangat absurd. Hal itu mengingat Kota Tasikmalaya adalah kota yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Dan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat dengan angka kemiskinan mencapai angka 13,13 persen,” tegasnya.
Menurut Adriana, seharusnya anggota DPRD Kota Tasikmalaya menggunakan hak dan fungsi budgeting untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan memanfaatkan Hak Budgeting menjadi alat perampokan untuk mengkhianati kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Jadi, sambungnya, anggota dewan membuat kebijakan jobs-stimulating recovery ekonomi. Yaitu, dengan mengusulkan atau membuat kegiatan yang lebih produktif di pemerintahan, mengenai pemulihan ekonomi daerah.
Artinya, kata Adriana, bahwa kebijakan-kebijakan yang DPRD buat harus berdasarkan kepatutan, dan kewajaran.
“Bukan malah anggota DPRD Kota Tasikmalaya mabok massal dengan memperkaya diri di tengah-tengah masyarakat yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, mengklarifikasi terkait sorotan dan kritikan yang PMII lontarakan. Yaitu, terkait dengan adanya isu kenaikan beberapa tunjangan untuk anggota dewan.
Aslim mengaku, bahwa untuk tahun 2023 tidak ada kenaikan di beberapa tunjangan dewan seperti yang berkembang saat ini.
Namun ia menjelaskan, bahwa yang ada adalah rancangan penyesuaian tunjangan transportasi.
