Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat mencium sesuatu yang tak beres dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyetujui memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun.
Sebelumnya, sejumlah Kepala Desa menggelar aksi di depan Gedung Parlemen dengan tuntutan mengajukan perpanjangan masa jabatan. Dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, maka diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal.
Presiden Jokowi diketahui sempat memanggil Budiman Sudjatmiko ke istana terkait tuntutan pada kades itu. Usai pertemuan, Budiman Sudjatmiko mengatakan Jokowi menyetujui tuntutan itu.
“Publik pun dibuat mengernyitkan kening. Para pengamat mencium ada hal yang tidak beres. Sebab, jika masa jabatan kepala desa melebihi daripada masa jabatan Presiden, kepala daerah bahkan anggota legislatif maka hal ini menjadi sebuah paradoks,” kata Achmad, Sabtu (21/1/2023).
“Alasan polarisasi adalah alasan yang justru antitesis jika dijawab dengan perpanjangan masa jabatan presiden sebab Kepala Desa menjadi lebih dominan dan bisa terjebak dalam otoritarian skala mikro yang justru akan memperuncing polarisasi jika itu terjadi,” kata dia.
“Apalagi jika kepala desa mempunyai kinerja buruk maka jika ada polarisasi maka akan lebih terakumulasi dan menjadi bom waktu yang bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar,” jelasnya.
Menurutnya, yang semestinya menyampaikan aspirasi adalah para pemilih kepala desa atau rakyat. Sebab mereka yang semestinya yang menginginkan, bukan Kepala Desa yang berkuasa yang menginginkan memimpin lebih lama. Hal ini jelas keluar dari jalur demokrasi.
“Jika usulan ini disetujui maka lambat laun akan memungkinkan dijadikan alasan untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan kepala daerah,” katanya.
“Publik harus menolak usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa melebihi dari masa jabatan Presiden. Ini adalah upaya pengkondisian yang sangat kentara untuk mendukung perpanjangan masa jabatan para penerima mandat rakyat. Ini adalah sebuah manuver politik,” tutupnya.
Sebelumnya, pakar kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun tidak akan menjamin atas kesuksesan dan keberhasilan kades dalam membangun desanya lebih baik.
"Alasan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan, serta politik di desa dengan biaya politik yang lebih efisien dalam memperpanjang jabatan kepala desa 9 tahun itu sama saja tidak akan memiliki makna," katanya dikutip dari Antara.
Ia mengatakan sejati nya keberhasilan, kestabilan dan kesuksesan pembangunan desa justru yang penting bukan hanya masalah waktu, namun tergantung dari kemampuan kepala desa dalam menyusun perencanaan yang matang dan gagasan terobosan inovasi membangun desa.
"Kades dinilai berhasil karena perencanaan yang matang dan gagasan terobosan inovasi dari sosok kepala desa yang kemudian diimplementasikan dengan ketaatan dan eksekusi yang matang. Selama ini, hal itu belum maksimal," tuturnya.
Menurutnya pemerintahan desa saat ini masih di bawah kendali sosok kepala desa yang kuat, dan parahnya juga tidak sebanding dengan peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol bagi pembangunan desa.
TERPOPULER
