Kapan saat yang Tepat bagi Kaesang untuk Terjun ke Kontestasi Politik? Ini Kata Pengamat

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep telah mengutarakan niatnya untuk terjun ke dunia politik. Namun kapankah waktu yang tepat bagi Kaesang untuk ikut pada kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau bahkan pemilihan presiden (pilpres)?

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Abdul Hakim menyebut  Kaesang Pangarep, akan lebih tepat untuk maju eksekutif pada tahun 2029.

"Tentu akan lebih tepat ketika menunggu Pak Jokowi selesai (selesai menjabat sebagai Presiden RI)," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (27/1/2023) dikutip dari Antara.

Meski demikian, papar dia, bukan berarti Kaesang maju pada tahun 2024 di mana saat itu Jokowi selesai menjabat sebagai Presiden RI.

"Memang tahun 2024 Pak Jokowi sudah selesai, tapi kan masih aktif. Beliau saat itu baru saja selesai jadi presiden. Pengaruh politik masih sangat kuat karena rekam jejak sebagai presiden," katanya.

Apalagi, katanya, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi. Berdasarkan survei dari LSI tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo sangat tinggi, yakni 76 persen.

Melihat angka tersebut, kata dia, artinya Jokowi memiliki pengaruh kuat terhadap politik elektoral di Indonesia.

"Ini pasti akan merembet ke orang-orang dekatnya, termasuk kerabat dekat, anak-anak beliau. Terbukti pada Gibran dan Bobby. Bahkan Gibran, dilihat satu periode belum selesai, elektabilitasnya di Jateng sudah sedemikian tinggi," katanya.

Menurut dia, terkait dengan majunya Kaesang sebagai eksekutif harus dipertimbangkan secara matang. Bahkan, jika diperlukan maka Kaesang bisa memulainya dengan masuk partai politik terlebih dahulu.

"Sah-sah saja (masuk partai politik), yang jadi problem ketika Mas Kaesang masuk ke eksekutif atau legislatif, ada oversuplai kekuasaan dari keluarga presiden. Banyak political power di sana," katanya.

Namun jika menjadi anggota partai politik, katanya, maka akan bagus untuk kaderisasi.

"Tapi kalau memegang kekuasaan di legislatif atau eksekutif saya kira itu problematik," katanya.