Partai Nasional Demokrat (NasDem) diwanti-wanti tak melakukan hal blunder menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Refly Harun menyinggung pernyataan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) NasDem Hermawi Taslim terkait komitmen partainya untuk mencegah hadirnya organisasi terlarang di Indonesia.
Beberapa organisasi terlarang itu di antaranya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Nasdem tidak perlu pakai blundar sana, blundar sini. Apalagi Ini Taslim mau ngomong lagi misalnya mau melakukan klarifikasi, nggak usah," kata Refly Harun dilansir dari vidio yang tayang di chanel YouTube miliknya, Jumat (27/1/2023).
Ia bahkan menyarankan Taslim lebih baik diam tak membahas hal tersebut lagi.
"Lebih baik diam saja untuk hal-hal yang sebenarnya tidak strategis juga kalau diomongkan saat ini," lanjut Refly.
Refly Harun pun berharap Wasekjen Partai NasDem itu mendapat teguran dari para elit partainya.
"Mudah-mudahan Taslim ini dimarahin oleh elit NasDem," katanya.
Menurut Refly, siapapun yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) pada pemilu 2024 nanti akan sangat membutuhkan suara dari umat Islam yang merupakan mayoritas.
"Karena bagaimanapun NasDem, kemudian siapapun yang mendeklarasikan Anies, perlu suara umat Islam, karena suara umat Islam adalah suara yang mayoritas. Bayangkan kalau umat Islam kompak maka siapa pun yang dicalonkan pasti akan menang," katanya.
Meski demikian, Refly Harun tak memungkiri, selalu ada upaya pihak yang memecah belah suara umat Islam.
"Walaupun selalu ada upaya untuk memecah suara umat Islam dengan berbagai terminologi macam-macam," ungkapnya.
Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) NasDem Hermawi Taslim sebelumnya membuat pernyataan tegas pihaknya siap pasang badan untuk menentang organisasi terlarang di Tanah Air.
"Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden NasDem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang," kata Taslim dilansir dari youtube channel Total Politik, Jumat (27/1/2023).
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
