Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan wacana penghapusan Pilgub perlu dikaji terlebih dahulu.
Menurutnya, setiap wacana dari semua anak bangsa, baik itu anggota parlemen atau lembaga lainnya, adalah hal yang wajar.
"Entah oke atau tidak, kita olah dulu," kata Aboe Bakar setelah melantik DPTW dan DPW PKS Papua Barat di Manokwari, Kamis (9/2/2023).
Aboe Bakar mengatakan, wacana penghapusan Pilgub akan ada banyak tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR RI.
"Kalau itu menjadi isu dan bisa masuk ke dalam parlemen maka itu akan hangat," ucap dia.
Ia melanjutkan, wacana tersebut tidak dapat diimplementasikan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Karena perlu durasi waktu yang panjang untuk menggodok undang-undang beserta aturan turunannya.
"Nggak-lah, itu kan baru wacana. Masuk aja belum kok, masih banyak undang-undang yang kita siapkan," tutur Aboe Bakar.
Usulan penghapusan Pilgub untuk menciptakan efisiensi anggaran dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar usai menghadiri Mimbar Kebangsaan 'Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045' di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Muncul Wacana Penghapusan Pilgub, Begini Respons Wapres
Cak Imin menilai fungsi koordinasi gubernur dengan bupati dan wali kota tidak berjalan baik, sehingga keberadaan gubernur dala sistem pemerintahan kurang efektif padahal anggara Pilkada relatif besar.
