Duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024 mendatang nampaknya tengah menjadi sorotan banyak pihak.
Apalagi, informasi bertebaran menyebutkan bahwa Kader PKB yang merupakan warga Nahdliyin (NU) tidak kompak, setelah Cak Imin memilih untuk mendampingi Anies Baswedan.
Bahkan, di halaman Twitter beredar flyer Kami NU Tapi Bukan PKB bikin heboh.
Salah satunya diunggah oleh pegiat media sosial Husin Alwi. "Banyak banget flyer ini (Kami NU Tapi Bukan PKB) berseliweran di TL, ikutan ah!," tulisnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai jika suara warga Nahdliyin di PKB tidak akan solid mendukung d.
Ia menyampaikan, secara statistik 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, dan sebanyak 40-45 persen mengaku sebagai bagian dari Nahdatul Ulama (NU).
"Lalu kalau lihat suara PKB di Pemilu 2019 sebesar 9,69 persen. Jadi kalau ada 45 persen bagian dari NU dan mayoritas jadi ada sekitar 35 persen tidak memilih PKB namun ke partai lain," kata Adi kepada wartawan, dikutip Kamis (7/9/2023).
Adi mengatakan, dari suara PKB sebesar 9,69 persen itu, tidak bisa dikonversikan kepada Muhaimin. Pasalnya, kata dia, elektabilitas Muhaimin hanya 1-2 persen sehingga ada gap antara pemilih PKB dengan Muhaimin.
"Ada jarak pemilih PKB yang tidak memilih Muhaimin. Dan pemilih NU tidak harus memilih Muhaimin," ungkapnya.
Baca Juga: Ngebet Jadi Cawapres, Cak Imin Respons Imbauan Menag dan Bela Anies Baswedan
"Muhaimin masih kalah tenar dengan nama-nama lain karena basis pemilih PKB misalnya lebih memilih Ganjar. Karena orang NU dengan PDI Perjuangan memiliki hubungan yang bagus," ujarnya.
Kemudian yang ke dua, ia menyampaikan, warga NU mulai mendukung Prabowo karena terindikasi calon tersebut dekat dengan Jokowi.
"Sebelum deklarasi Anies-Muhaimin, Gerindra berkolaborasi dengan PKB namun setelah pisah, apakah Prabowo tetap mendapat dukungan dari warga NU atau tidak," tuturnya.
Untuk itu, Adi menyampaikan, menjadi tantangan bagi Cak Imin sebagai cawapres pendamping Anies untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik NU dan PKB.
