Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengimbau agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Hal tersebut nampaknya menjadi perhatian khusus dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama Anies Baswedan menganut nilai-nilai kebangsaan yang sama.
"Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI Tahun 1945, itu sudah final. Komitmen saya dengan Mas Anies," ujar Cak Imin.
Apabila disangkutpautkan dengan politik identitas, Cak Imin dan Anies dengan tegas menolak hal itu. Kendati demikian, dia tak mungkiri setiap masyarakat memiliki identitas sendiri.
Adapun politik identitas merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut.
"Akan tetapi, kami tidak terpengaruh oleh seluruh bentuk politik identitas yang berkembang," katanya.
Sebelumnya, pada hari Minggu (3/9), menjelang tahun politik 2024 Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.
"Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Baca Juga: Usai Sah Jadi Cawapres Anies Baswedan, Kenapa KPK Baru Panggil Cak Imin Terkait Kasus di Kemenaker?
Menag Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.
"Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," kata Menag.
Oleh karena itu, menurut dia, pemimpin yang ideal harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.
Menag menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa.
Hal ini, kata dia, bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.
"Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden, dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya," seru Menag.
