Matamata - Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra membantah tuduhan korupsi terkait skema pembelian beras yang dinilai kontroversial. Sementara itu, aksi unjuk rasa menuntut Yingluck agar mundur dari jabatannya masih terus berlangsung.
Seperti diketahui, pada hari Selasa (18/2/2014) komisi anti korupsi Thailand mengatakan akan mendakwa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra atas perannya dalam skema pembelian beras tersebut. Jika terbukti bersalah, Yingluck bisa dipecat dari jabatannya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Yingluck mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah.
"Saya menegaskan kembali bahwa saya tidak bersalah dalam kasus korupsi seperti yang dituduhkan NACC (komisi anti korupsi)," tulis Yingluck di halaman resmi Facebook-nya.
Meski membantah terlibat, Yingluck bersedia bekerja sama untuk mencari kebenaran dalam kasus tersebut.
"Walaupun saya dikenai dakwaan kriminal dan terancam dipecat (dari jabatan perdana menteri), yang mana adalah harapan dari orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintah, saya bersedia untuk bekerja sama demi mencari kebenaran," tambahnya.
Dalam skema pembelian beras tersebut, pemerintah Thailand membeli beras petani dengan harga 50 persen lebih tinggi dari harga beras dunia. Kebijakan tersebut disambut baik oleh para petani. Namun sebaliknya, kebijakan tersebut justru mengurangi ekspor dan rawan korupsi.
Sementara itu, aksi unjuk rasa masih terus digelar oleh pihak oposisi. Setelah sempat dibubarkan minggu lalu, ribuan demonstran oposisi kembali menggelar aksi di jalanan Kota Bangkok sejak Senin (17/2/2014). (BBC)
