Suara.com - Sama seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut mempertanyakan aliran duit dari keuntungan iklan komersil yang dipasang di tiang-tiang monorel sekitar kawasan Senayan dan Kuningan, Jakarta.
Ahok juga mempertanyakan apakah iklan yang terpampang di titik-titik strategis itu sudah memiliki izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau belum.
"Tapi saya dengar dikenakan pajak. Terus uang sewanya lari ke mana, yang jelas reklame itu menyalahi aturan dan peruntukan," kata Ahok, Selasa (4/3/2014).
Menurut Ahok, masalah ini harus didalami karena menyangkut pendapatan daerah dari sektor iklan.
"Karena itu, jadi memang lucu. Apa kita lagi dikibuli atau tidak, saya enggak tahu. Makannya harus diteliti lagi," ujar Ahok.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan menelusuri aliran duit dari keuntungan pemasangan iklan komersil di tiang pancang monorel.
“Saya, kan baru tahu kemarin, ini langsung saya tanyakan uang itu lari ke mana, bayar ndak, karena masang iklan dimanapun harus bayar. Pajak ke mana? makanya nanti saya tanyakan masuk kemana,” kata Jokowi.
Untuk saat ini, Jokowi mengaku belum tahu siapa yang harus bertanggungjawab atas aliran duit tersebut.
Dalam waktu dekat, Jokowi akan memanggil pihak terkait, seperti Sekretaris Daerah selaku pemberi izin, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Pelayanan Pajak serta pengelola iklan.
Tiang pancang yang kemudian menjadi media untuk iklan komersil merupakan tiang yang pembangunannya mangkrak.
Di Senayan dan Kuningan, tercatat sekitar 90 tiang monorel mangkrak. Tiga puluh persen di antaranya, dipasangi iklan dengan tarif sampai Rp50 juta per tiang per bulan.
Status tiang tersebut masih bermasalah lantaran kepemilikannya belum jelas. Tiang itu dibangun oleh PT Adhi Karya dan seharusnya diserahkan ke PT Jakarta Monorel yang mendapat kepercayaan Pemerintah Jakarta untuk melanjutkan proyek transportasi massal monorel.
