Suara.com - Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad mengatakan tidak ada politisasi pendidikan dengan masuknya nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Keadilan Sejahtera dalam soal Ujian Nasional (UN) 2014 tingkat SMA dan sederajat.
"Pembuatan soal UN itu sudah lama, dan sesuai dengan kisi-kisi," ujar Ibnu Hamad di Jakarta, Rabu (16/4/2014). Menurutnya pembuatan soal tersebut sudah dilakukan sejak Juli 2013, dan sudah memenuhi standar operasional pembuatan soal.
Jadi, jelas, Ibnu, masuknya nama mantan walikota Solo itu tidak ada hubungannya dengan pencapresan Jokowi.
Nama Jokowi terdapat pada soal Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Sedangkan PKS ada pada soal UN Bahasa Inggris. Selain Jokowi dan PKS, juga ada nama-nama tokoh lainnya seperti Iwan Fals dan WS Rendra. Soal UN yang memuat nama Jokowi juga hanya ada pada soal UN di 18 provinsi. Jadi dari 3,1 juta peserta UN di seluruh Indonesia hanya 187.000 siswa yang menemukan soal itu.
"Tidak ada namanya politisasi dalam dunia pendidikan," tegas Ibnu. Namun demikian, Kemdikbud tetap mempelajari lebih mendalam untuk mengetahui motif dari masuknya nama-nama ini. (Antara)
