Jawaban Prabowo dan Jokowi Soal Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum

Suara.com - Acara debat capres-cawapres yang berlangsung di gedung Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) dimulai pukul 20.00 WIB. Tema debat perdana ini adalah Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih, dan Kepastian Hukum.

Moderator acara adalah pengajar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta yang juga Direktur Pukat Korupsi FH UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar.

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tampil dengan kemeja putih panjang dan berpeci. Sedangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenakan jas hitam. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

Sebelum dimulai, Zainal Arifin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa pandangan masing-masing kandidat tentang agenda yang dianggap paling penting untuk dilaksanakan dalam kaitan dengan tema acara debat.

Para kandidat diminta memberikan jawaban selama enam menit dimulai dari nomor urut satu, Prabowo – Hatta.

Prabowo mengatakan demokrasi adalah hal yang harus diperbaiki, dipertahankan, dan dikembangkan terus karena merupakan cita-cita pendidik bangsa. Indonesia, kata Prabowo, saat ini telah mencapai demokrasi dengan susah payah. Tapi, katanya, masyarakat sekarang belum semuanya merasakan demokrasi. Mereka masih butuh pendidikan politik secara baik. Hal ini, kata Prabowo, harus jadi perhatian serius.

Mengenai pemerintahan bersih, kata Prabowo, sama seperti demokrasi, yaitu syarat mutlak untuk menjadikan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Hal itu, katanya, bisa memberi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Demokrasi bagi kami adalah tangga menuju cita-cita, kesejahteraan. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan destruktif. Maka itu, pemerintah yang bersih dari korupsi syarat mutlaknya,” katanya.

Kepastian hukum, kata Prabowo, adalah jaminan dari negara, yaitu jaminan rasa aman kepada warga. Bila memimpin Indonesia kelak, Prabowo – Hatta berkomitmen akan bekerja keras untuk mencapai pemerintah bersih dari korupsi dan memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Kelestarian demokrasi ujungnya membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Hatta Rajasa menambahkan kepastian hukum juga harus memberikan jaminan kepada penghapusan diskriminasi dalam bentuk apapun.

“Pemerintah kami akan pastikan bahwa hukum akan perlakuan warga secara setara di hadapan hukum.

Tentang demokrasi, Hatta mengatakan, bukan sekadar alat untuk capai tujuan, tapi demokrasi adalah sistem nilai yang perlu ditegakkan dan harus diyakini.

Giliran berikutnya adalah Jokowi memberikan jawaban.

Jokowi mengatakan Republik Indonesia adalah milik semua masyarakat Indonesia. Harapan rakyat ingin hidup lebih baik, ingin lebih sejahtera. Demokrasi, kata Jokowi, adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya.

“Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, pasar, bantaran sungai, petani, pelelangan ikan, karena kami ingin dengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dialog. Pak JK saya kira sudah banyak selesaikan konflik secara dialog untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyat banyak. Tanah abang, waduh Pluit juga kita selesaikan sacara dialog, undang makan, ajak musyawarah dan menemukan manfaat,” kata Jokowi.

Mengenai pemerintahan bersih, Jokowi mengatakan hal itu bisa dilakukan apabila ada dua hal. Pertama, pembangunan sistem.

“Seperti apa? telah kita lakukan dan kita buktikan, di e budgeting e purchasing, e catalog, audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira itu perlu. Itu bisa, apabila kami diberi amanah pegang pemerintahan,” kata Jokowi.

Kemudian, kata Jokowi, pola rektrutmen aparatur yang benar dan seleksi yang terbuka sehingga yang pegang pimpinan, baik di kementerian maupun lembaga lainnya, melalui pola yang benar. Jadi, katanya, bukan karena KKN.

JK menambahkan pentingnya kepastian hukum. Ia mengatakan untuk menegakkan hukum, maka pemimpinnya harus taat pada HAM, tidak mungkin sebaliknya.