Suara.com - Pada sesi tanya jawab sesama kandidat, Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenai bagaimana sikap mereka tentang biaya politik yang sangat besar untuk menyelenggarakan pilkada langsung, kemudian bagaimana bila pilkada dikembalikan lagi lewat lembaga legislatif.
Selain itu, Prabowo juga bertanya tentang sikap mereka terhadap tuntutan pemekaran daerah karena hal itu akan berkaitan erat dengan biaya politik yang sangat besar.
Menurut Jokowi, pilkada sebaiknya tetap dilaksanakan seperti sekarang, yakni pilkada langsung. Hanya saja, katanya, caranya yang mesti diperbaiki agar biayanya murah. Salah satu caranya ialah dengan melaksanakan pilkada langsung secara serentak seluruh Indonesia.
Bila pemilihan kepala daerah diserahkan kepada legislatif, maka hal tersebut masih membutuhkan masa transisi yang lama, kata Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Kemudian mengenai sikap terhadap tuntutan pemekaran daerah. Jokowi setuju izin pemekaran, tapi hanya untuk wilayah yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan daerah itu.
“Tidak ada masalah, tetapi dengan catatan apabila nanti setelah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri, hanya bebani keuangan negara, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi,” katanya.
Jokowi menekankan izin pemekaran harus betul-betul dicermati terlebih dahulu.
“Yang paling penting jangan sampai ada lobi lagi, jangan sampai dengan cara menekan-menekan pusat, tapi dengan betul- betul dengan kalkulasi yang cermat karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan masyarakat, pembangunan di wilayah itu,” kata Jokowi.
JK menambahkan bila pemilihan kepala daerah pilkada dikembalikan kepada legislatif, belum tentu bisa menghemat anggaran negara karena bisa jadi sebaliknya, lebih mahal.
“Kalau ke DPR belum tentu murah juga, bisa jadi ada pembiayaan yang lebih hebat lagi. Maka yang penting kita harus jamin kualitas pilkada (langsung),” katanya.
Setelah Jokowi dan JK memberikan jawaban, moderator memberi kesempatan kepada Prabowo dan Hatta untuk memberi pendapat. Hatta mendukung pendapat Jokowi dan JK bahwa bila pemilihan kepala daerah diserahkan kepada legislatif, diperlukan masa transisi yang lama.
“Oleh sebab itu, memang esensinya pemilihan langsung, memang itulah yang dikehendaki rakyat, namun memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul tidak bebani biaya tinggi, misalkan, kalau kita ambil contoh saat ini sedang digagas untuk pilkada serentak, saya kira ini akan hemat biaya, murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera disiapkan dengan baik,” katanya.
JK mengucapkan terima kasih kepada Hatta yang telah mendukung pendapat Jokowi dan pendapat JK.
“Terimakasih Hatta, setuju dengan kami,” kata JK yang kemudian mendapat tepuk tangan riuh dari hadirin di gedung Balai Sarbini.
