Infografis
Suara.com - Pada sesi tanya jawab sesama kandidat, Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenai bagaimana sikap mereka tentang biaya politik yang sangat besar untuk menyelenggarakan pilkada langsung, kemudian bagaimana bila pilkada dikembalikan lagi lewat lembaga legislatif.
Selain itu, Prabowo juga bertanya tentang sikap mereka terhadap tuntutan pemekaran daerah karena hal itu akan berkaitan erat dengan biaya politik yang sangat besar.
Menurut Jokowi, pilkada sebaiknya tetap dilaksanakan seperti sekarang, yakni pilkada langsung. Hanya saja, katanya, caranya yang mesti diperbaiki agar biayanya murah. Salah satu caranya ialah dengan melaksanakan pilkada langsung secara serentak seluruh Indonesia.
Bila pemilihan kepala daerah diserahkan kepada legislatif, maka hal tersebut masih membutuhkan masa transisi yang lama, kata Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Kemudian mengenai sikap terhadap tuntutan pemekaran daerah. Jokowi setuju izin pemekaran, tapi hanya untuk wilayah yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan daerah itu.
“Tidak ada masalah, tetapi dengan catatan apabila nanti setelah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri, hanya bebani keuangan negara, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi,” katanya.
Jokowi menekankan izin pemekaran harus betul-betul dicermati terlebih dahulu.
“Yang paling penting jangan sampai ada lobi lagi, jangan sampai dengan cara menekan-menekan pusat, tapi dengan betul- betul dengan kalkulasi yang cermat karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan masyarakat, pembangunan di wilayah itu,” kata Jokowi.
JK menambahkan bila pemilihan kepala daerah pilkada dikembalikan kepada legislatif, belum tentu bisa menghemat anggaran negara karena bisa jadi sebaliknya, lebih mahal.
“Kalau ke DPR belum tentu murah juga, bisa jadi ada pembiayaan yang lebih hebat lagi. Maka yang penting kita harus jamin kualitas pilkada (langsung),” katanya.
