Suara.com - Peran swasta sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan di kawasan Dolly dan Jarak pascapenutupan dua lokalisasi tersebut yang rencananya dilangsungkan pada 18 Juni mendatang.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Herlina di Surabaya, Senin (16/6/2014) mengatakan jangan sampai pemkot terkesan mengambil beban sendirian dalam pengentasan prostitusi di Dolly tanpa bantuan pihak swasta.
"Jangan diambil-alih pemkot semua karena anggaran APBD juga terbatas. Masih banyak wilayah lain yang butuh pengembangan," katanya.
Apalagi, lanjut dia, di kawasan Dolly merupakan daerah padat penduduk. Tentunya juga banyak usaha yang berkembang di kawasan tersebut yang perlu mendapat perhatian jika Dolly ditutup.
Menurut dia, menggandeng pihak swasta bagian dari pengentasan prostitusi khususnya warga yang terdampak, yakni dengan cara memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka.
"Kalau menggerakkan PSK untuk bekerja di tempat tertentu tentu sulit. Ini dikarenakan banyak warga yang tidak suka karena PSK masih dianggap penyakit sosial. Tantunya lingkungan sosial dibantu pemerintah yang bisa membenahi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, jika dilihat dari Rancangan Tata Ruang Wilayah, kawasan Dolly masuk unit pengembangan tujuh yang masuk kecamatan Sawahan dan Wonokromo.
"Peruntukannya untuk pemukiman, perdagangan, jasa dan militer," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan rencana perubahan wajah kawasan lokalisasi Dolly yakni dengan membangun sebuah gedung enam lantai.
"Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL, lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer," katanya.
Sedangkan lantai lima, lanjut dia, akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam.
"Gedung itu dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp9 miliar," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan perdagangan. (Antara)
